Internasional, gemasulawesi – Menurut laporan, Sekjen PBB, Antonio Guterres, dilaporkan telah menunjuk panel baru yang independen.
Hal tersebut dilakukan Sekjen PBB, Antonio Guterres, untuk menentukan apakah UNRWA bertindak netral dalam operasinya.
Laporan juga menyebutkan jika tindakan tersebut diambil oleh Sekjen PBB, Antonio Guterres, sebagai tanggapan untuk tuduhan yang dilontarkan oleh penjajah Israel terhadap UNRWA.
Sebelumnya, penjajah Israel menuduh sejumlah staf UNRWA terlibat dalam Operasi Banjir Al-Aqsa.
“Untuk kelompok peninjau eksternal akan dipimpin oleh Catherine Colonna yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Prancis,” katanya.
Dilaporkan jika Catherine Colonna akan bekerja dengan 3 firma riset dalam penyelidikan ini.
Ketiga firma riset tersebut, yaitu Institut HAM Denmark, Chr. Institut Michelsen di Norwegia dan Raoul Wallenberg Institute yang berada di Swedia.
Diketahui jika panel tersebut akan duduk di tanggal 14 Februari mendatang.
Dan diperkirakan juga jika mereka akan menyerahkan laporan sementara kepada Sekjen PBB di akhir Maret.
Sementara itu, untuk laporan publik akan dilakukan di bulan berikutnya.
Laporan menyampaikan jika pengawasan ini dilakukan untuk menanggapi permintaan dari Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini.
Karena tuduhan penjajah Israel, sekitar 18 orang negara pendonor memilih untuk menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA.
Di sisi lain, penjajah Israel juga telah berkali-kali menyamakan staf UNRWA dengan anggota Hamas dalam upaya yang disebutkan untuk mendiskreditkan mereka tanpa memberikan bukti untuk klaim tersebut.
Selain itu, penjajah Israel juga melakukan lobi yang keras agar UNRWA ditutup.
UNRWA dilaporkan telah melakukan penyelidikan untuk tuduhan tersebut dan Sekjen PBB juga telah terlibat dalam serangkaian aktivitas diplomatik yang dilakukan agar para pendonor dapat melanjutkan kembali pendanaanya.
“Operasi kami di Jalur Gaza dapat berhenti di bulan Februari jika pendanaan tetap ditangguhkan,” ujar mereka sebelumnya.
Diketahui jika kelompok peninjau yang dibentuk Sekjen PBB akan memiliki tugas untuk melakukan identifikasi mekanisme dan prosedur yang sebelumnya telah ditetapkan oleh UNRWA. (*/Mey)
