Hukum, gemasulawesi – Menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebanyak 3 pemohon mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Polda Metro Jaya.
Disebutkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jika gugatan pra peradilan tersebut berkaitan belum ditahannya Firli Bahuri hingga sekarang.
Djuyamto, yang merupakan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyebutkan jika untuk sidang pra peradilan pertama akan digelar pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024.
Baca Juga:
Surati Kapolri, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Firli Bahuri Ditahan Terkait Kasus Dugaan Pemerasan
Djuyamto menyampaikan jika 3 pemohon yang mengajukan gugatan pra peradilan adalah Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia atau Kemaki, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKi dan LP3HI atau Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia.
“Untuk termohon dalam gugatan pra peradilan ini melibatkan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta,” ujarnya.
Djuyamto menambahkan jika gugatan pra peradilan memiliki nomor registrasi Nomor 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.
Baca Juga:
Tidak Meniadakan, Mahkamah Konstitusi Tegaskan Ambang Batas Parlemen Tetap Diperlukan
Lebih lanjut, Djuyamto mengungkapkan jika hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sri Rejeki Marshinta, akan memimpin persidangan nantinya.
Di kesempatan terpisah, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyampaikan jika gugatan pra peradilan yang berkaitan dengan belum ditahannya Firli Bahuri telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Boyamin menerangkan jika petitum atau permintaan kepada hakim adalah bahwa pemohon sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan, mengajukan pra peradilan ‘a quo’.
“Dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk menyidangkannya,” katanya.
Boyamin melanjutkan jika permintaan lainnya termasuk dengan menyatakan bahwa termohon satu dan juga termohon dua melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.
Boyamin menuturkan jika selanjutnya adalah memerintahkan para termohon untuk melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.
Baca Juga:
Tunggu KPK, Nasdem Pastikan Akan Kembalikan Aliran Dana dari Syahrul Yasin Limpo
“Juga melimpahkan berkas perkara untuk ketiga kalinya kepada JPU Kejati DKI Jakarta,” terangnya.
Boyamin Saiman memaparkan jika perintah juga diberikan untuk termohon 2 untuk membentuk korps pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah komando langung dari Kapolri. (*/Mey)
