Presiden Jokowi Duga TPPO di Balik Gelombang Pengungsi Rohingya, UNHCR Indonesia Sebut Seringkali Tidak Punya Pilihan

Ket. Foto : UNHCR Indonesia Sebut Para Pengungsi Seperti Pengungsi Rohingya Seringkali Tidak Punya Pilihan (Foto/X/@UNinIndonesia)
Ket. Foto : UNHCR Indonesia Sebut Para Pengungsi Seperti Pengungsi Rohingya Seringkali Tidak Punya Pilihan (Foto/X/@UNinIndonesia) Source: (Foto/X/@UNinIndonesia)

Nasional, gemasulawesi – Beberapa waktu yang lalu, diketahui jika Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan dimana dia menduga terdapatnya TPPO (tindak pidana perdagangan orang) di balik gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia.

Mengenai hal ini, UNHCR Indonesia menyatakan jika para pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya seringkali tidak memiliki pilihan untuk melarikan diri.

UNHCR Indonesia menyebutkan para pengungsi seperti pengungsi Rohingya dalam kondisi terjepit sering terpaksa mengambil opsi perjalanan tidak resmi.

Baca Juga: Ralat Kritikannya terhadap OTT KPK, Mahfud MD Sebut dalam Hal Konteks Penetapan Tersangka

“Itu dikarenakan mereka tidak punya opsi lain,” ujar pejabat informasi publik UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono.

Mitra menambahkan jika kondisi terjepit yang dimaksudkannya adalah keadaan berbahaya di tempat sebelum mereka mengungsi seperti penganiayaan dan juga diskriminasi berat.

UNHCR Indonesia menyampaikan jika pengungsi Rohingya sendiri merupakan kelompok marginal yang kewarganegaraannya tidak diakui oleh negara manapun sehingga ini menyebabkan mereka tidak memiliki identitas seperti KTP ataupun paspor.

Baca Juga: Indonesia Tidak Mengusir Pengungsi Rohingya, Ini Hal yang Melandasinya

“Pengungsi Rohingya bukanlah pelaku perdagangan orang melainkan korban perdagangan orang,” ucapnya.

Mitra melanjutkan karena pengungsi Rohingya menjadi korban, maka ini semakin menguatkan argumen jika mereka adalah pihak yang memerlukan bantuan.

Dia menegaskan bahwa pengungsi Rohingya perlu mendapatkan perlindungan dengan 70%nya adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Baca Juga: Lakukan Perjalanan dari Bangladesh ke Indonesia, Pengungsi Rohingya Harus Bayar Biaya Maksimal Belasan Juta Rupiah

“UNHCR Indonesia juga akan memberikan informasi kepada pihak yang berwajib jika mendapatkan informasi mengenai pelaku penyelundupan manusia atau TPPO,” imbuhnya.

Menurut Mitra, pengungsi Rohingya yang kini berada di Aceh itu bukan berasal dari Myanmar langsung untuk sebagiannya.

“Ini karena sebagian mereka telah lari dari Myanmar menuju Bangladesh,” jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Sediakan Angkutan Gratis, Menhub Himbau Masyarakat Tidak Gunakan Motor untuk Mudik Nataru Jarak Jauh

Namun, Mitra menerangkan jika kamp pengungsian terbesar dunia yang ada di Bangladesh ini tidak kondusif sehingga setelah 5 tahun, para pengungsi Rohingya memutuskan untuk mencari tempat lain yang lebih aman.

Dia mengakui jika para pengungsi Rohingya diburu di Bangladesh.

“Banyak kejadian pembunuhan terhadap pengungsi Rohingya,” pungkasnya.

Baca Juga: Dilaporkan untuk Dugaan Hoaks, Butet Kartaredjasa Sebut Belum Perlu Ungkapkan Opininya

Mitra menyatakan jika ketika para pengungsi Rohingya ini melakukan perjalanan lanjutan dalam rangka mencari tempat yang lebih aman, mereka tidak difasilitasi oleh UNHCR.

“Mereka mengatur perjalanan mereka sendiri,” terangnya. (*/Mey)

 

...

Artikel Terkait

wave
Lontarkan Kritikan Terkait OTT, KPK Nilai Pernyataan Mahfud MD Tidak Tepat di Situasi Sekarang

Merespons ucapan Mahfud MD terkait OTT KPK, KPK menilainya tidak tepat untuk dikatakan di situasi sekarang.

Dukung UEA untuk Kolaborasi Bidang Pertanian, Jokowi Harapkan Dapat Ciptakan Dunia yang Lebih Sejahtera

Presiden Jokowi menyatakan jika inisiatif UEA untuk kolaborasi bidang pertanian diharapkan dapat menciptakan dunia yang lebih sejahtera.

Butet Kartaredjasa Dilaporkan ke Polisi, Pengamat Sebut Kebebasan Berekspresi Hak Konstitusional Warga Negara

Mengenai pelaporan Butet Kartaredjasa ke polisi, pengamat hukum menyatakan kebebaasan berekspresi adalah hak konsitusional warga negara.

Pengungsi Rohingya Membludak, Komisi I DPR Sebut Warga Lokal Tetap Prioritas

Dalam keterangannya kemarin, Komisi I DPR tegaskan warga lokal tetap menjadi prioritas dalam hal penanganan pengungsi Rohingya.

Berita Terkini

wave

Menyoroti Misteri dan Kepercayaan seputar Gunung Merbabu, Inilah Sinopsis Film Horor Kuncen

Kuncen adalah film horor yang akan hadir di bioskop November mendatang, membawa kisah seputar mitos di Gunung Merbabu

PT Bukit Asam Catat Produksi dan Penjualan Batu Bara Tumbuh, Optimis Hadapi Tekanan Pasar Global

PTBA mencatat produksi 35,90 juta ton hingga kuartal III-2025, didukung efisiensi, penjualan meningkat, permintaan pasar kuat.

Polresta Samarinda Tangkap 10 Tahanan Kabur, Polisi Terus Memburu Lima Buronan dan Tingkatkan Keamanan Sel

Polresta Samarinda berhasil menangkap 10 tahanan kabur, sementara lima lainnya masih diburu dengan penguatan sistem keamanan.

Pemerintah Perluas Penyaluran BLT Rp30 Triliun untuk 35 Juta Keluarga, Dorong Kesejahteraan

Pemerintah menyalurkan BLT Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan kepada 35 juta keluarga, hasil efisiensi anggaran tahun 2025.

Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jakarta pantau udara real-time melalui 111 SPKU, sarankan masyarakat kurangi aktivitas luar, siapkan sistem peringatan dini polusi.


See All
; ;