Nasional, gemasulawesi – Menteri ATR dan juga Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengatakan jika salah satu syarat Indonesia menjadi negara yang maju adalah tertib administrasi.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menambahkan jika tertib administrasi yang dimaksud adalah juga mengedepankan akuntabilitas dan juga transparansi.
Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tertib administrasi akan memberikan kepastian hukum.
Baca Juga:
Sebut Belum Ada Pembicaraan hingga Sekarang, Wapres Akui Belum Ditugaskan di IKN
“Termasuk dalam hal pengelolaan pertanahan dan juga tata ruang sehingga dapat menjadi instrumen keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Agus Harimurti Yudhoyono menuturkan jika rakernas Kementerian ATR/BPN tahun ini juga mengangkat tema tata kelola pertanahan dan tata ruang yang modern berintegritas dan juga berstandar dunia.
“Tema tersebut juga sesuai dengan misi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia negara yang maju,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono juga mengungkapkan 3 tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya saat pertama kali ditunjuk sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada tanggal 21 Februari 2024 lalu.
“Yang pertama adalah Presiden Jokowi meminta saya untuk mendorong penerapan sertifikat tanah elektronik dapat dijalankan lebih masif,” ucapnya.
AHY kemudian menyebutkan jika tugas yang kedua adalah mempercepat pendaftaran sekitar 120 juta bidang tanah melalui program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis dan lengkap.
Baca Juga:
Hingga Keppres IKN Terbit, Jakarta Akan Tetap Berstatus Ibu Kota Indonesia
AHY menegaskan jika dia meminta ketiga hal tersebut menjadi prioritas utama dalam rakernas yang diadakan kali ini, di hadapan seluruh kepala kantor wilayah atau Kakanwil dan juga kepala kantor pertanahan atau Kakanta yang berada di bawah Kementerian ATR/Kepala BPN.
Sebelumnya, AHY juga sempat berjanji akan memperjuangkan lahan-lahan yang merupakan milik TNI saat menghadiri HUT ke-62 Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, hari Minggu lalu.
Agus Harimurti Yudhoyono menekankan jika hal tersebut dilakukan agar jangan sampai masih terjadi sengketa di lapangan nantinya yang akan menyulitkan satuan-satuan untuk dapat mempunyai kepastian hukum. (*/Mey)
