Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage ke KPK, Jubir Menhan Sebut Bentuk Kampanye Hitam

Ket. Foto: Juru Bicara Menteri Pertahanan Menyebutkan Jika Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage ke KPK Adalah Bentuk Kampanye Hitam
Ket. Foto: Juru Bicara Menteri Pertahanan Menyebutkan Jika Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage ke KPK Adalah Bentuk Kampanye Hitam Source: (Foto/X/@Dahnilanzar)

Nasional, gemasulawesi – Sebelumnya, dikabarkan jika Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar yang dilakukan Kementerian Pertahanan ke KPK pada hari Selasa kemarin, tanggal 13 Februari 2024.

Mengenai kabar tersebut, juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan jika laporan yang diajukan tersebut merupakan bentuk dari kampanye hitam.

Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan jika pembelian pesawat Mirages 2000-5 tersebut telah dibatalkan.

Baca Juga:
Akan Dibantu 6 Wakil, Presiden Jokowi Tunjuk Luhut Sebagai Ketua Pengarah Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional

“Laporan tersebut sejujurnya tidak memiliki objek yang jelas,” katanya.

Dahnil menerangkan jika tindakan pelaporan tersebut bersifat politis.

Lebih lanjut, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan saran untuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk jujur menyatakan jika mereka adalah bagian dari tim sukses.

Baca Juga:
Masa Jabatan Habis, Presiden Jokowi Telah Resmi Tandatangani Keppres Pemberhentian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak

“Ini mengingat sikap mereka yang cenderung untuk memihak ke salah satu pasangan calon tertentu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dahnil memaparkan jika tidak ada transaksi pembelian pesawat Mirage dari Qatar.

“Semua tudingan yang ditujukan, termasuk dengan dugaan suap, sebenarnya tidak memiliki dasar karena tidak pernah ada pembelian pesawat Mirage yang terjadi,” jelasnya.

Baca Juga:
Hari Ketiga Masa Tenang, Alat Peraga Kampanye di Jakarta Terlihat Telah Dibersihkan

Dia menegaskan jika itu semua adalah ‘ghaib’ karena semua itu tidak ada.

Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut juga mengungkapkan keanehannya terkait dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang meminta Kementerian Pertahanan untuk membuka data pembelian dari pesawat Mirage.

“Sebenarnya data pembelian apa, karena pembelian pesawat juga tidak ada, yang ada adalah kontrak yang tidak efektif,” terangnya.

Baca Juga:
Kabar Jokowi Minta Sri Sultan Jembatani Pertemuan dengan Megawati, Istana Sebut Presiden Selalu Terbuka Bertemu Tokoh Bangsa

Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengakui dia mendapatkan ancaman yang ditujukan kepada dirinya melalui pesan WhatsApp dari orang yang tidak dikenal atau OTK.

Disebutkan jika ancaman tersebut dikarenakan Dahnil melakukan klarifiksi untuk kasus dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage yang diketahui menyeret nama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Menurut Dahnil, pesan tersebut diterimanya pada pukul 01.37 WIB pada tanggal 13 Februari 2024.

Baca Juga:
Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir di Demak, Kepala BNPB Desak Korban Ditempatkan dalam Pusat Pengungsian Terpusat

“Ketika saya mau salat subuh selesai, saya membuka pesan, ternyata ada pesan yang seperti itu yang masuk ke saya,” bebernya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Menurut Undang Undang, KPU Disebutkan Harus Telah Menetapkan Hasil Pemilu Secara Nasional pada Tanggal 20 Maret 2024

Menurut Ketua KPU, KPU harus telah menetapkan hasil pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 mendatang.

Lakukan Peninjauan Langsung, Menteri PUPR Sebut Perbaikan Tanggul Jebol di Demak Ditargetkan Selesai 3 Hari ke Depan

Menteri PUPR menyampaikan jika perbaikan tanggul yang jebol di Demak ditargetkan selesai 3 hari ke depan.

Telah Dibuka Sejak 10 Januari 2024, Ditjen PHU Kemenag Perpanjang Masa Pelunasan Biaya Haji Tahap I hingga 23 Februari 2024

Ditjen PHU Kementerian Agama dilaporkan memperpanjang masa pelunasan biaya haji tahap I hingga tanggal 23 Februari 2024.

Terkait Dugaan Hoaks Suap Pembelian 12 Unit Pesawat Tempur Bekas Mirage, Kemenhan Tunjuk Hotman Paris Sebagai Kuasa Hukum

Kementerian Pertahanan menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukum mereka untuk dugaan hoaks suap pembelian pesawat tempur Mirage bekas.

Masa Tenang, Bawaslu Minta Masyarakat Melaporkan Jika Ada Politik Uang

Puadi yang merupakan salah satu anggota Bawaslu menyatakan jika Bawaslu meminta masyarakat untuk melaporkan jika terdapat politik uang.

Berita Terkini

wave

Misteri "Orang Besar" di Balik Gusti dan Ripay: Pungli PETI Karya Mandiri Berjalan Mulus?

Dua nama pengumpul fee 12 persen terhadap pelaku PETI di Desa Karya Mandiri hingga saat ini belum tersentuh hukum.

Skandal Nepotisme di Kantor Wakil Bupati Parimo: Proyek Rehab Diduga "Diatur" untuk Keponakan Sendiri

Aroma Nepotisme menguat paska teridentifikasi ponakan Wabup mengerjakan Rehab ruangan wakil bupati Parigi moutong.

Nama Wakapolda Terseret Isu Bekingi PETI di Parigi Moutong, Helmi: Kita So Suruh Tangkap

Nama Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., dicatut dalam pusaran PETI di Parigi Moutong.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.


See All
; ;