Pemimpin Senat AS Serukan Pemilu Baru, Duta Besar Penjajah Israel Tegaskan Sekutu Tidak Boleh Komentari Politik dalam Negeri

Ket. Foto: Duta Besar Penjajah Israel Menegaskan Sekutu Tidak Boleh Mengomentari Politik dalam Negeri Penjajah Israel
Ket. Foto: Duta Besar Penjajah Israel Menegaskan Sekutu Tidak Boleh Mengomentari Politik dalam Negeri Penjajah Israel Source: (Foto/Instagram/@unrwa)

Internasional, gemasulawesi – Duta Besar penjajah Israel, Michael Herzog, menyatakan jika sekutu demokratis penjajah Israel tidak boleh mengomentari adegan politik dalam negeri penjajah Israel.

Hal tersebut diketahui disampaikan oleh Michael Herzog menyusul seruan dari pemimpin senat Amerika Serikat, Chuck Schumer, untuk mengakhiri pemerintahan Perdana Menteri penjajah Israel, Benjamin Netanyahu.

Chuck Schumer juga menyerukan untuk dilakukan pemilu baru di penjajah Israel.

Baca Juga:
Susul Usulan Gencatan Senjata Baru Hamas, Kantor Perdana Menteri Penjajah Israel Sebut Akan Ada Pertemuan Kabinet

Diketahui jika Amerika Serikat adalah sekutu global terkuat penjajah Israel yang mengirimkan bantuan militer yang nilainya mencapai 3,8 miliar dolar USD per tahun.

Namun, dilaporkan jika rasa frustasi semakin meningkat di dalam pemerintahan Amerika Serikat, bahkan di antara sekutu lama penjajah Israel seperti Chuck Schumer, atas krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Sebelumnya, Schumer diketahui mengatakan jika koalisi dari Benjamin Netanyahu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penjajah Israel setelah tanggal 7 Oktober 2023 yang menjadi hari pertama dimulainya perang.

Baca Juga:
Sebut Ingin Berantas Hamas, Analis Ungkap Tujuan Utama Penjajah Israel Melakukan Perang Adalah Hukuman Kolektif

“Tidak seorang pun mengharapkan PM Netanyahu melakukan hal-hal yang harus dilakukan untuk memutus siklus kekerasan, menjaga kredibilitas penjajah Israel di panggung dunia dan juga berupaya menuju ke solusi 2 negara,” paparnya.

Di sisi lain, ketegangan meningkat di penjajah Israel mengenai peran kaum Yahudi ultra-Ortodoks penjajah Israel di militer ketika pemerintah mendekati batas waktu untuk meloloskan undang-undang baru yang mengatur atau menghapuskan militer de facto untuk mereka.

Kaum Yahudi ultra-Ortodoks penjajah Israel, yang juga disebut dengan Haredi, secara tradisional dikecualikan dari wajib militer sehingga mereka dapat fokus dalam mempelajari Taurat.

Baca Juga:
Karena Masalah Hak Asasi Manusia, Italia Tolak Permintaan Penjajah Israel untuk Mengekstradisi Warga Palestina

Ribuan orang berdemonstrasi di Tel Aviv menyerukan agar orang-orang Yahudi Haredi memikul beban mereka dan menjalani wajib militer, di tengah kekurangan personel akibat perang di Jalur Gaza. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Kekerasan Meningkat, AS Akan Jatuhkan Sanksi Baru untuk 2 Pos Terdepan Penjajah Israel di Tepi Barat

Amerika Serikat dilaporkan akan menjatuhkan sanksi baru untuk 2 pos terdepan penjajah Israel di Tepi Barat dan 2 pemukim penjajah Israel.

Peringatkan Harus Waspada, Norwegia Sarankan Perusahaan untuk Tidak Berurusan dengan Pemukiman Penjajah Israel

Pemerintah penjajah Israel menyarankan perusahaan-perusahaan Norwegia untuk tidak berurusan dengan pemukiman penjajah Israel.

Perang Masih Dilakukan, Kelompok Hak Pengungsi Palestina Salahkan Penjajah Israel Karena Sabotase Perundingan Gencatan Senjata

Kelompok hak-hak pengungsi Palestina dikabarkan menyalahkan penjajah Israel karena melakukan sabotase perundingan gencatan senjata.

Lakukan Sejumlah Serangan di Tepi Barat, Kemlu Palestina Tegaskan Itu Bukti Penjajah Israel Ingin Tingkatkan Ketegangan Selama Ramadhan

Kemlu Palestina menyatakan sejumlah serangan penjajah Israel di Tepi Barat bukti mereka ingin meningkatkan ketegangan selama Ramadhan.

Lakukan Serangan, Militer Penjajah Israel Klaim Membunuh 8 Pejuang Palestina di Jalur Gaza

Dalam keterangannya, militer penjajah Israel menyebutkan mereka telah membunuh 8 orang pejuang Palestina di Jalur Gaza.

Berita Terkini

wave

PMI DKI Jakarta Pastikan Stok Darah Aman dengan Dukungan Pemprov dan Partisipasi Masyarakat

PMI DKI Jakarta pastikan kebutuhan darah tercukupi melalui donor rutin, dukungan masyarakat, serta bantuan Pemprov.

Inilah Sinopsis Film Menuju Pelaminan, Film Berskala Nasional Pertama yang Menggunakan Pendekatan Produksi Virtual

Film Menuju Pelaminan adalah film komedi romantis yang akan datang, yang menggunakan pendekatan produksi virtual

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.


See All
; ;