23 Ribu Lebih Meninggal, Ini Bagaimana Bantuan Pembangunan yang Dipaksakan Akan Melemahkan Perdamaian di Palestina

Ket. Foto: Berikut Ini Bagaimana Bantuan Pembangunan yang Dipaksakan Sebenarnya Akan Melemahkan Perdamaian di Palestina (Foto/X/@UNRWA)
Ket. Foto: Berikut Ini Bagaimana Bantuan Pembangunan yang Dipaksakan Sebenarnya Akan Melemahkan Perdamaian di Palestina (Foto/X/@UNRWA) Source: (Foto/X/@UNRWA)

Internasional, gemasulawesi – Intervensi internasional di Palestina diketahui telah dipusatkan sejak tahun 1990-an pada apa yang disebut para ahli disebut sebagai agenda pembangunan perdamaian liberal.

Terlepas dari tujuan untuk solusi 2 negara yang diagung-agungkan dan bantuan internasional, serta intervensi pembangunan yang dilakukan selama puluhan tahun, masyarakat Palestina hingga kini masih harus bergantung kepada perekonomian Israel.

Namun, jelas bahwa semua yang diberikan oleh proses perdamaian ini hanyalah sebuah kerangka kerja yang menunda upaya nyata untuk menegakkan keadilan di Palestina.

Baca Juga:
Setelah Semua Perundingan Ditangguhkan, Mesir Lanjutkan Upaya Mediasi Antara Hamas dengan Penjajah Israel

Dan tentu saja memberikan Israel lebih banyak waktu untuk mengambil sumber daya Palestina dan memperluas pemukiman ilegal yang selama ini telah ada di tanah Palestina.

Secara khusus, ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari masyarakat Palestina telah memberikan Israel sebuah peluang untuk menargetkan organisasi-organisasi yang terlibat dalam memperkuat kemerdekaan Palestina dengan tuduhan sebagai organisasi teroris.

Setelah agresi yang dimulai sejak tanggal 7 Oktober 2023, masyarakat dunia telah melihat beberapa contoh tentang bagaimana manipulasi terhadap pekerjaan pembangunan semakin intensif sekarang.

Baca Juga:
Dukung Palestina, Turkiye Sebut Penggunaan Hak Veto di DK PBB Telah Jadi Alat yang Merugikan

Sebuah pendapat menyampaikan jika menghentikan dukungan terhadap upaya-upaya ini hanya akan mempercepat taktik diskriminasi dan juga pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemerintah Israel.

“Hal ini jugalah yang menjadi alasan mengapa Israel merasa bahwa pertama-tama akan ada keuntungan untuk mereka jika mengontrol distribusi dana pembangunan,” kata salah satu ahli yang tidak disebutkan namanya.

Dia menambahkan jika pembicaraan mengenai hukum internasional, HAM dan juga perkembangan lembaga-lembaga internasional telah memperlihatkan kepada dunia penerapan yang tidak setara karena dunia telah gagal untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan Israel di Gaza.

Baca Juga:
Serbu Kota Nablus di Tepi Barat, Penjajah Israel Buat 13 Warga Palestina Terluka

“Hal ini menunjukkan, kami berpendapat bahwa penerapan bantuan internasional dan pembangunan yang dipaksakan tidak akan meningkatkan perdamaian seperti yang diinginkan semua orang, namun, justru akan melemahkan perdamaian di wilayah Palestina,” tandasnya.

Hingga kini, agresi Israel dilaporkan telah menyebabkan lebih dari 23 ribu orang tewas dan lebih dari 50 ribu rakyat Palestina yang lain terluka. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Susul Perintah Evakuasi Penjajah Israel, WHO dan PBB Sebut 600 Pasien serta Staf Medis Diusir dari RS Al Aqsa

Dalam laporannya baru-baru ini, WHO dan PBB menyatakan sekitar 600 orang pasien dan staf medis diusir dari RS Al Aqsa oleh Israel.

23 Ribu Tewas,Yordania Tegaskan Netanyahu Tidak Boleh Dibiarkan Seret Kawasan Timur Tengah ke Perang yang Lebih Luas

Melalui pernyataan Menlu, Yordania menegaskan Benjamin Netanyahu tidak boleh dibiarkan untuk menyeret Timur Tengah ke perang lebih luas.

Sahkan Resolusi Gencatan Senjata Berkelanjutan, San Fransisco Jadi Kota Terbesar di AS yang Lakukan Tindakan Tersebut

Laporan menyebutkan San Fransisco menjadi kota terbesar di AS yang mensahkan resolusi gencatan senjata berkelanjutan.

Berbicara kepada Komite Parlemen, Menlu Inggris Khawatir Israel Mungkin Telah Langgar Hukum Internasional

Dalam suatu kesempatan, Menlu Inggris David Cameron menyebutkan dia khawatir Israel mungkin telah melanggar hukum internasional.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;