Tentang Wacana Jokowi Menjadi Pimpinan Koalisi Indonesia Maju, Yusril Ihza Mahendra Nyatakan Belum Ada Pembahasan

Ket. Foto: Yusril Ihza Mahendra Menyebutkan Belum Ada Pembahasan Mengenai Wacana Jokowi Menjadi Pimpinan KIM
Ket. Foto: Yusril Ihza Mahendra Menyebutkan Belum Ada Pembahasan Mengenai Wacana Jokowi Menjadi Pimpinan KIM Source: (Foto/Instagram/@usrilihzamhd)

Politik, gemasulawesi – Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan jika hingga sekarang, belum ada pembahasan mengenai wacana Presiden Jokowi menjadi pemimpin dari partai-partai yang berada di bawah Koalisi Indonesia Maju atau KIM.

Diketahui jika Koalisi Indonesia Maju merupakan koalisi yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PBB (Partai Bulan Bintang), Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan jika belum ada pembicaraan mengenai wacana tersebut di dalam internal Koalisi Indonesia Maju.

Baca Juga:
Telah Disahkan KPU, Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Peroleh Lebih dari 76 Juta Suara di 33 Provinsi

Dikarenakan hal tersebut, Yusril Ihza Mahendra menegaskan jika dia belum dapat menjawab mengenainya dikarenakan memang belum mengetahuinya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyarankan untuk terlebih dahulu menunggu pengumuman resmi dari KPU mengenai hasil Pemilu 2024, sebelum memberikan tanggapan terhadap wacana Presiden Jokowi memimpin Koalisi Indonesia Maju.

Ketika dikonfirmasi, Ahmad Doli memaparkan jika saat ini partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sedang fokus menunggu hingga tanggal 20 Maret 2024 yang merupakan waktu pengumuman hasil rekapitulasi resmi KPU.

Baca Juga:
Gibran Dinilai Layak Menjadi Ketum, Ketua DPP Partai Golkar Sebut Pembahasan Baru Akan Dilakukan pada Munas

“Tentunya, semua partai politik juga sedang berjuang untuk mengawal dan menjaga suaranya dari setiap rekap tingkat bawah hingga ke KPU,” katanya.

Ahmad Doli juga menyatakan dukungannya untuk usulan Koalisi Indonesia Maju dipertahankan, baik di tingkat legislatif dan juga eksekutif, jika pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan dan disahkan resmi memenangkan Pilpres tahun 2024.

“Memang ada pembicaraan tentang peran Presiden Jokowi sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju nantinya,” ujarnya.

Baca Juga:
Wacana Hak Angket, Pengamat Nilai Seperti Senjata Makan Tuan yang Akan Berbalik ke Partai Politik Pengusung

Dia menambahkan, apalagi program presiden dan wakil presiden terpilih 5 tahun ke depan terbilang cukup banyak jika melihat pada visi dan juga misi.

Menurutnya, jika diartikan memang diperlukan energi yang cukup besar untuk melakukan dan melaksanakan program-program tersebut.

“Dan yang paling dibutuhkan, yakni stabilitas, termasuk stabilitas politik,” terangnya.

Baca Juga:
Prabowo dan Gibran Menang di 27 Provinsi, TKN Sebut Membuktikan Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Hanya Isu

Ahmad Doli kemudian mencontohkan jika kerja sama Koalisi Indonesia Maju selam pencalonan capres dan cawapres dapat dipertahankan hingga ke parlemen dan solid di pemerintahan, diharapkan mampu menciptakan stabilitas politik yang cukup baik. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Terkait Koalisi atau Oposisi, PKB Sebut Akan Segera Umumkan Sikap Resmi dalam Waktu Dekat

PKB menyatakan akan segera mengumumkan sikap resmi dalam waktu dekat terkait menjadi oposisi atau koalisi untuk pemerintahan mendatang.

Rekapitulasi Nasional di 25 Provinsi, Prabowo dan Gibran Raih Lebih 65 Juta Suara

Berdasarkan rekapitulasi nasional hasil perhitungan suara, Prabowo dan Gibran mendapatkan lebih dari 65 juta suara di 25 provinsi.

Jokowi Diusulkan Menjadi Pemimpin Koalisi Indonesia Maju, Demokrat Serahkan Pembahasan kepada Ketua Partai yang Tergabung di KIM

Partai Demokrat menyerahkan pembahasan tentang usulan Jokowi menjadi pemimpin KIM kepada para ketua partai yang tergabung di KIM.

Banyak Pemimpin Dunia Telah Ucapkan Selamat kepada Prabowo, Moeldoko Nyatakan Merupakan Hak Individu

Mengenai banyaknya pemimpin dunia yang telah mengucapkan selamat untuk Prabowo, Moeldoko menyebutkan jika itu adalah hak individu.

Tanggapi Isu Demokrat Minta Jatah Kursi Menteri Koordinator, AHY Sebut Partainya Masih Menunggu Hasil Perhitungan Resmi KPU

Menanggapi isu Demokrat meminta jatah kursi Menko, AHY menyampaikan Partai Demokrat masih menunggu hasil perhitungan suara KPU.

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;