Nasional, gemasulawesi – Menurut laporan, Menteri BUMN, Erick Thohir, dikabarkan akan melaporkan 2 Dana Pensiun atau Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung.
Diketahui jika Menteri BUMN, Erick Thohir, berencana untuk melaporkannya pada pekan ini.
Menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, terdapat 2 pelaporan lagi kasus korupsi yang terjadi di Dana Pensiun.
Baca Juga:
Pemilu 2024, Gubernur DIY Minta Warga Gunakan Hak Pilih dan Tidak Golput
“Saya sebelumnya telah memiliki rencana untuk bertemu dengan Jaksa Agung di bulan Desember 2023 lalu, namun, hal itu terpaksa ditunda karena kami baru menerima hasil audit dari BPKP,” katanya.
Erick menuturkan jika dia sengaja menunggu hasi audit dari BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk memiliki bukti yang cukup kuat.
Diketahui jika di bulan Desember 2023 lalu, Erick menerangkan upaya yang dilakukan Kementerian BUMN untuk melakukan perbaikan pengelolaan Dana Pensiun atau Dapen melalui pooling fund.
Pooling fund tersebut disebutkan di bawah Indonesia Financial Group atau IFG.
Menurut laporan, Dana Pensiun yang bermasalah memerlukan tambahan modal sekitar 12 trilyun rupiah.
Dana tersebut akan didapatkan dari BUMN yang menangani Dana Pensiun tersebut.
‘Tergantung kepada pemecahan masalah keuangan, penambahan modal ini memerlukan waktu dari 2 hingga 3 tahun,” terangnya.
Dikabarkan jika di bulan Oktober 2023, Kementerian BUMN bersama dengan BPKP melaporkan 4 Dana Pensiun BUMN ke Kejaksaan Agung.
Keempat Dana Pensiun BUMN tersebut adalah Dapen Inhutani, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food, PT Angkasa Pura I dan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, juga telah memastikan jika cadangan beras pemerintah yang berada di bawah kekuasaan Bulog cukup untuk kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri yang akan dilakukan sebentar lagi.
Saat mengecek ketersediaan beras SPHP di Retail Modern Robinson Klender, Erick mengatakan jika untuk stok beras Bulog untuk saat ini ada sekitar 1,2 juta ton.
“Masih ada juga stok yang dalam perjalanan sekitar 500.000 ton,” ucapnya.
Baca Juga:
Hari Ketiga Masa Tenang, Alat Peraga Kampanye di Jakarta Terlihat Telah Dibersihkan
Erick menambahkan jika masih terdapat juga kuota penugasan pengadaan impor dari pemerintah Indonesia, sehingga jumlahnya akan semakin kuat untuk mempertahankan kestabilan harga beras di masyarakat. (*/Mey)
