Telah Resmi Ajukan Pengunduran Diri, Mahfud MD Sebut Penggantian Posisi Menkopolhukam Hak Prerogatif Presiden

Ket. Foto: Mahfud MD Menyebutkan Jika untuk Penggantian Posisi Menkopolhukam Adalah Hak Prerogatif Presiden
Ket. Foto: Mahfud MD Menyebutkan Jika untuk Penggantian Posisi Menkopolhukam Adalah Hak Prerogatif Presiden Source: (Foto/Instagram/@mohmahfudmd)

Nasional, gemasulawesi – Kemarin, tanggal 1 Februari 2024, Menkopolhukam Mahfud MD diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi yang dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pertemuan antara Mahfud MD dengan Presiden Jokowi tersebut dilaporkan berlangsung di petang hari dan dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD telah secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Kepala Negara.

Disinggung mengenai penggantinya, Mahfud MD disebutkan enggan untuk memberikan rekomendasinya.

Baca Juga:
Gugatan Pra Peradilan Eddy Hiariej Dikabulkan, KPK Sebut Kini Fokus Memproses Prosedur Administrasi

Menurutnya, untuk penggantinya sebagai Menkopolhukam merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi sehingga dia tidak dapat ikut campur dalam hal tersebut.

Dia mengatakan jika misalkan ada yang bertanya kepadanya tentang penggantinya, maka dia akan menyebutkan dia tidak mengetahui siap yang cocok.

Namun, dalam kesempatan bertemu dengan awak media tersebut, Mahfud MD juga sempat mengungkapkan tentang beberapa tugas penting yang harus dilanjutkan oleh penggantinya sebagai Menkopolhukam di sisa periode pemerintahan Jokowi.

Baca Juga:
Terkait Dugaan Korupsi di Kemnaker, KPK Jadwalkan Pemanggilan Anggota DPR Ribka Tjiptaning Hari Ini

“Untuk tugas yang harus dilanjutkan, yakni UU MK, penuntasan kasus BLBi dan yang terakhir adalah penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat,” katanya.

Tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, Mahfud menegaskan jika itu harus tetap dijalankan.

“Ini sesuai dengan Inpres dan juga untuk tugas tersebut, mendapatkan pujian resmi di PBB,” ujarnya.

Baca Juga:
Khususnya di Bidang Perairan, Menlu Retno Marsudi Sebut Belanda Nyatakan Komitmennya Mendukung Proyek IKN

Sedangkan mengenai draft revisi UU MK, Mahfud menyampaikan jika saat ini masih berada di tangan pemerintah RI.

“Masih ditahan karena terdapat beberapa hal yang kurang sesuai,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, diketahui jika Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Baca Juga:
Bertemu Presiden Jokowi Hari Ini, Mahfud MD Dikabarkan Akan Serahkan Surat Pengunduran Diri

Mahfud juga membeberkan apa yang menjadi isi surat pengunduran dirinya.

“Untuk yang pertama, saya menyampaikan terima kasih saya karena telah diberikan kepercayaan menjadi Menkopolhukam sebelum akhirnya mengundurkan diri,” ucapnya.

Mahfud juga menyebutkan jika dia memohon maaf jika memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menkopolhukam.

Baca Juga:
Menkopolhukam Mundur, Istana Pastikan Penggantian Akan Dilakukan Segera

“Kami melakukan pertemuan itu dengan penuh kekeluargaan dan Presiden Jokowi menyatakan sepakat dengan saya,” akunya.

Diketahui jika Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres, maka pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menkopolhukam akan menjadi sah. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Berhembus Belakangan Ini, Istana Bantah Isu Menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju Tidak Kompak

Koordinator Staf Khusus Presiden membantah isu yang menyebutkan para menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju tidak kompak.

Korban Ledakan di Semen Padang Hospital Berjumlah 18, Sejumlah Orang Telah Diperbolehkan Pulang

Menurut laporan, beberapa orang yang menjadi korban ledakan di Semen Padang Hospital telah diperbolehkan untuk pulang.

Gugatan Pra Peradilan Eddy Hiariej Dikabulkan, Menkumham Sebut Pengadilan Memiliki Pertimbangan

Terkait gugatan pra peradilan Eddy Hiariej yang dikabulkan, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pengadilan memiliki pertimbangan.

Kasus Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Politikus Nasdem Rajiv Dilaporkan Memenuhi Panggilan KPK Hari Ini

Menurut laporan, politikus Nasdem, Rajiv, datang ke KPK untuk memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo.

Sebelumnya Timbulkan Kegaduhan, Mendagri Sebut Ada Beberapa Daerah di Indonesia yang Turunkan Pajak Hiburan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan jika terdapat beberapa daerah di Indonesia yang menurunkan pajak hiburan.

Berita Terkini

wave

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.

KPK Telusuri Dugaan Penyembunyian Aset oleh Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

KPK menyelidiki dugaan penyembunyian aset oleh Immanuel Ebenezer terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.


See All
; ;