Arifin Lamalindu Tokoh Pemekaran Parigi Moutong Soroti Kelulusan I Made Koto Parianto, Desak KPU RI Evaluasi Kembali

Salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Parigi moutong, Arifin Lamalindu
Salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Parigi moutong, Arifin Lamalindu Source: (Foto/Dok Pribadi Arifin Lamalindu)

 

Parigi moutong, gemasulawesi – Kelulusan I Made Parianto menjadi salah satu komisioner KPU Parigi moutong kali ini mendapatkan sorotan dari salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Parigi moutong, Arifin Lamalindu.

Menurutnya, KPU RI harus kembali mengevaluasi terkait kelulusan nama I Made Parianto.

“Ada yang janggal dalam proses seleksi kali ini, dan itu menurut saya telah mengkhianati cita-cita kami putra daerah saat memperjuangkan pemekaran Parigi moutong,” tegasnya.

Kata dia, Ruh dari perjuangan pemekaran intinya adalah memberikan peluang sebesar-besarnya bagi putra daerah untuk membangun daerah ini.

Baca Juga:
Singkirkan Puluhan Putra Daerah, Modal KTP Pindah Domisili Berusia Empat Bulan I Made Koto Parianto Lolos Jadi Komisioner KPU Parigi Moutong

Dan proses seleksi yang dilakukan oleh KPU RI terkait pemilihan komisioner di Parigi moutong lucunya mengakomodir salah seorang mantan komisioner asal toli-toli.

“Timsel dan KPU RI bertanggung jawab secara penuh terkait persoalan ini, dan mereka harus menjelaskan alasan-alasan meluluskan I Made Koto Parianto. Dari sisi mana dia lebih baik daripada putra putri daerah Parigi moutong sehingga diluluskan?” ketusnya.

Selain itu kata Arifin, putra-putri daerah akan lebih paham terkait kondisi daerah Parigi moutong dibanding I Made Koto Parianto.

Sebagai salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Parigi moutong, ia mengaku kaget dengan lulusnya I Made Koto Parianto dan merasa aneh orang tidak memiliki tempat tinggal serta keluarga di tempat tujuan pindah bisa diakomodir.

Baca Juga:
Disdukcapil Parigi Moutong Sebut Penerbitan Dokumen Kependudukan I Made Koto Parianto Hanya Berdasarkan SKP dari Toli-toli

“Saya sempat mengikuti persoalan ini melalui pemberitaan saat pengumuman 10 besar, Pemerintah desa tempat tujuan pindahnya saja mengaku tidak mengenal dan sudah menjelaskan yang bersangkutan tidak memiliki keluarga dan kintal (tanah,red) saya pikir setelah diberitakan itu bisa jadi pertimbangan KPU RI. Eh, kaget saja tiba-tiba diluluskan 5 besar. Apakah kita dipandang enteng ya? Mereka pikir akan kita diamkan persoalan ini?” ungkapnya.

Ia menegaskan, akan mengkonsolidasikan persoalan ini ke sejumlah pihak, dan meminta KPU RI mengevaluasi terkait kelulusan I Made Koto Parianto.

“Kalau perlu lakukan investigasi secara penuh terkait kelulusan I Made Koto Parianto ini. Jangan bermain-main di daerah kami dengan praktek-praktek tidak benar,” pungkasnya. (Abdul Main)

 

...

Artikel Terkait

wave
Singkirkan Puluhan Putra Daerah, Modal KTP Pindah Domisili Berusia Empat Bulan I Made Koto Parianto Lolos Jadi Komisioner KPU Parigi Moutong

Singkirkan Puluhan Putra Daerah, Modal KTP Pindah Domisili Baru Empat Bulan I Made Koto Parianto Lolos Jadi Komisioner KPU Parigi Moutong.

Telah Kukuhkan 1.360 Orang Pengawas TPS, Bawaslu Parigi Moutong Sebut Sudah Penuhi Kebutuhan 278 Desa

Telah Kukuhkan 1.360 Orang Pengawas TPS, Bawaslu Parigi Moutong Sebut Sudah Penuhi Kebutuhan 278 Desa

Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Menggelar Sosialisasi Peran Partisipatif Masyarakat Jelang Pemilu Seratak 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong kembali menggelar sosialisasi peran partisipatif masyarakat.

Sempat di Nonjob, Enam Pejabat Tinggi Pratama Parigi Moutong Kembali Dilantik

Enam pejabat tinggi pratama Parigi Moutong akhirnya dilantik kembali setelah sebelumnya sempat di nonjob.

Akan Diambil Sumpahnya, Ini 5 Nama yang Berhasil Lolos Jadi Komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong

Berikut ini merupakan nama-nama yang berhasil lolos menjadi komisioner di KPU Parigi Moutong berdasarkan hasil pengumuman KPU RI.

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;