Telah Kukuhkan 1.360 Orang Pengawas TPS, Bawaslu Parigi Moutong Sebut Sudah Penuhi Kebutuhan 278 Desa

Mohammad Jafar, S.Hi, MH Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat  Bawaslu Parigi Moutong
Mohammad Jafar, S.Hi, MH Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Parigi Moutong Source: (Foto/gemasulawesi/Abdul main)

Parigi Moutong, Gema Sulawesi - Pada hari ini tanggal 23 Januari 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong melalui Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Oraganisasi dan Diklat Muhammad Jafar, S.Hi, MH menyebutkan pihaknya telah melantik 1.360 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau P-TPS.

Kemudian Jafar mengatakan pula, pengawas TPS yang direkrut saat ini berdasarkan jumlah kebutuhan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.

"Jumlah TPS kita yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 278 Desa/kelurahan sebanyak 1.360," ungkapnya.

Jafar juga menjelaskan jumlah partisipasi masyarakat saat mendaftar untuk menjadi pengawas TPS membludak atau banyak.

Baca Juga:
Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Menggelar Sosialisasi Peran Partisipatif Masyarakat Jelang Pemilu Seratak 2024

"Data yang terima terkait pendaftar pengawas TPS tahun ini sejumlah 1.705,"  tuturnya.

Jafar menambahkan pengawas TPS tersebut dikukuhkan secara serentak di 23 Kecamatan, kemaren pada tanggal 22 Januari 2024, oleh Panwaslu Kecamatan.

"Kemudian setelah pengukuhan dilangsungkan dengan Bimtek awal oleh Panwaslu Kecamatan," ujarnya.

Sementara kata jafar, ada dua orang dikecamatan berbeda dan masing-masing satu orang mengundurkan diri dari saat dikukuhkan.

Baca Juga:
Upaya Minimalisir Terjadi Pelanggaran, Bawaslu Parigi Moutong Terus Maksimalkan Sosialisasi Terkait Peraturan Pemilu

"Yang batal dilantik menjadi pengawas TPS yakni satu orang di Kecamatan Ongka Malino dan satunya lagi di Kecamatan Lambunu," sebutnya.

Pihaknya berharap terhadap pengawas TPS yang sudah di lantik agar dapat menjalankan tugas dengan baik pada saat votiday 14 pebruari mendatang.

"Tentunya harapan kami kepada pengawas TPS agar dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. (Abdul Main)

...

Artikel Terkait

wave
Empat Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Diterjang Banjir, 150 KK Warga Terdampak Mengamankan Diri

Empat desa di Kabupaten Touna terendam banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi menerpa wilayah tersebut.

Kebakaran Terjadi di PT SMI, Polda Sulteng Sebut Diduga Karena Overload Produksi Tungku Furnace I

Polda Sulawesi Tengah menyatakan kebakaran yang terjadi di PT SMI kemarin diduga karena overload produksi tungku furnace I.

TPKAD Parigi Moutong Adakan Seminar Edukasi Keuangan, Staf Ahli Mawardin Hadir Wakili PJ Bupati

Dalam seminar edukasi keuangan yang diselenggarakan TPKAD Kabupaten Parigi Moutong, Staf Ahli Mawardin hadir mewakili PJ Bupati.

Berkunjung ke Kominfo, PJ Bupati Parigi Moutong Lakukan Sesi Wawancara Khusus dengan GPR TV

Dalam kunjungannya ke Kemenkominfo, PJ Bupati Parigi Moutong sempat melakukan sesi wawancara khusus dengan GPR TV.

Asisten III Yusnaeni Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2023, Sebut Akan Laporkan ke PJ Bupati Parimo

Asisten III Yusnaeni yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK menyatakan akan melaporkannya ke PJ Bupati Parigi Moutong.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;