Singkirkan Puluhan Putra Daerah, Modal KTP Pindah Domisili Berusia Empat Bulan I Made Koto Parianto Lolos Jadi Komisioner KPU Parigi Moutong

Pengumuman kelulusan calon komisioner KPU Parigi moutong 2024-2029
Pengumuman kelulusan calon komisioner KPU Parigi moutong 2024-2029 Source: (Foto/Screenshoot/Surat Pengumuman KPU-RI)

Parigi moutong, gemasulawesi – Walaupun I Made Koto Parianto sempat mendapatkan sorotan terkait dugaan manipulasi alamat untuk pindah domisili di Kabupaten Parigi Moutong.

Dimana pindah domisili I Made Koto Parianto tersebut diduga kuat hanya dijadikan sarana untuk kepentingan mendaftar sebagai calon anggota Komisioner KPU Parigi moutong.

Namun, tim seleksi calon anggota komisioner tidak menganulir hasil keputusannya bahkan KPU pusat melegitimasi dengan meloloskan I Made Koto Parianto.

Baca Juga:
Telah Kukuhkan 1.360 Orang Pengawas TPS, Bawaslu Parigi Moutong Sebut Sudah Penuhi Kebutuhan 278 Desa

Penelusuran media ini, dari 46 peserta hanya I Made Koto Parianto diketahui yang memiliki KTP pindah domisili baru berusia 4 bulan.

Lucunya, timsel terkesan mengabaikan kejanggalan tersebut. Kuat dugaan ada kongkalikong dalam penetapan nama lima besar komisioner KPU Parigi moutong periode 2024-2029.

Sebelumnya media ini sempat memberitakan terkait alasan dan kejanggalan alamat pindah domisili yang tidak diakui oleh Pemerintah desa setempat.

Kepala desa Lebagu dan Kepala Dusun IV Padang Sari saat itu dikonfirmasi mengaku tidak mengenal nama I Made Koto Parianto.

Baca Juga:
Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Menggelar Sosialisasi Peran Partisipatif Masyarakat Jelang Pemilu Seratak 2024

Selain itu yang bersangkutan diketahui tidak memiliki keluarga, tempat tinggal maupun kebun atau lahan pertanian lainnya.

Terkait persoalan tersebut, Kepala desa Lebagu, Benhur sempat merasa keberatan dengan pindah domisili dari I Made Koto Parianto yang menurutnya tidak melapor ke Pemerinta desa setempat. (Abdul Main)

 

 

...

Artikel Terkait

wave
Lolos 10 Besar Seleksi Calon Komisioner KPU Parigi Moutong, I Made Koto Parianto Diduga Manipulasi Data Kependudukan

I Made Koto Parianto diduga manipulasi data kependudukan untuk kepentingan mendaftar seleksi calon Komisioner KPU Parigi Moutong

Disdukcapil Parigi Moutong Sebut Penerbitan Dokumen Kependudukan I Made Koto Parianto Hanya Berdasarkan SKP dari Toli-toli

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi moutong akhirnya memberikan tanggapan terkait polemik dokumen kependudukan I Made Koto Parianto.

Kesal Pelayanan Publik Kurang Maksimal, Puluhan Warga Desa Bugis Utara Parigi Moutong Datangi Kantor DPRD

Kemarin, puluhan warga Desa Bugis Utara mendatangi kantor DPRD Parigi Moutong karena kesal dengan pelayanan desa yang kurang maksimal.

Dilaksanakan Hari Ini, Pemkab Parigi Moutong Gelar Upacara 17 Bulan Berjalan

Hari ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Upacara 17 Bulan Berjalan di halaman kantor Bupati Parigi Moutong.

Berhasil! Ini Langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lancarkan Kegiatan Penanaman Pohon di Parigi Moutong

Baca artikel unik tentang info dari Penanaman Pohon Serentak yang dilakukan di Desa Binangga, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;