Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden RI Prabowo Subianto berpose bersama sejumlah siswi setelah melakukan peninjauan di Sekolah Rakyat Menengah Atas.
Presiden RI Prabowo Subianto berpose bersama sejumlah siswi setelah melakukan peninjauan di Sekolah Rakyat Menengah Atas. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi – Presiden RI Prabowo Subianto berencana memperluas jangkauan program Sekolah Rakyat agar tidak hanya menyasar kelompok ekonomi terbawah.

Jika sebelumnya program ini diperuntukkan khusus bagi keluarga siswa di desil 1 dan 2, maka ke depan penerimanya akan diperluas.

Rencana tersebut mencakup kelompok masyarakat pada desil 2 hingga 5, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas.

Prabowo menargetkan pembangunan sebanyak 500 Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah yang masih tergolong paling tertinggal.

Baca Juga:
PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Saat ini, sudah ada 100 Sekolah Rakyat (SR) yang beroperasi dan menjadi dasar pengembangan program tersebut.

Presiden Prabowo mengatakan, "Kita menargetkan 500 Sekolah Rakyat dibangun di wilayah-wilayah yang kondisi ekonominya paling berat. Dalam istilah statistik, itu termasuk desil satu dan dua. Namun saya juga sedang merencanakan agar program ini bisa menjangkau desil 2, 3, 4, dan 5."

Presiden menegaskan bahwa perluasan sasaran bagi keluarga siswa dari kelompok ekonomi rendah yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat penting dilakukan.

Ia menyebut langkah ini akan membuka peluang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk menempuh pendidikan.

Baca Juga:
Kemkomdigi Dukung Program Sekolah Rakyat Lewat Digitalisasi dan Konektivitas Internet

Menurutnya, mereka berhak mendapatkan akses sekolah dengan fasilitas yang memadai.

Presiden menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia tidak boleh tertinggal dibanding negara lain, dan cita-cita itu ia wujudkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat.

“Anak-anak yang putus sekolah harus bisa kembali bersekolah. Mereka yang sebelumnya merasa minder karena kondisi ekonomi orang tuanya yang serba sulit, akan kita tarik keluar dan kita berikan lingkungan terbaik,” ujar Presiden.

Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan intervensi agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat merasakan perubahan hidup secara bertahap.

Baca Juga:
ESDM Telusuri Penyebab Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Pertamina Diperkuat

 Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas bertambahnya jumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Presiden menilai capaian ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga para guru serta pengelola asrama.

“Hari ini saya meninjau salah satu Sekolah Rakyat, dan saat ini sudah ada 100 sekolah yang beroperasi. Dari laporan yang saya terima, pada akhir September atau sekitar dua hingga tiga minggu lagi, jumlahnya akan bertambah menjadi 165 Sekolah Rakyat,” ujar Presiden. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.

Kemenkumham Sahkan Kepengurusan Baru PWI Hasil Kongres Rekonsiliasi

Kemenkumham mengesahkan kepengurusan baru PWI hasil kongres rekonsiliasi, menandai bersatunya kembali organisasi wartawan terbesar.

Dwiarso Budi Santiarto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto resmi terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial setelah unggul dalam dua putaran pemilihan.

Berita Terkini

wave

Berikut Daftar Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Wakil Bupati Parigi Moutong yang Membuat DPRD Mengajukan Hak Angket

Berikut daftar dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Wakil Bupati Parigi moutong yang membuat DPRD mengajukan hak angket.

Berdasarkan Kisah Nyata, Inilah Sinopsis Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel, Kisah Perjuangan Menuntut Keadilan

Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel adalah film yang berdasarkan kisah nyata tentang perjuangan untuk mendapat keadilan

Wakil Bupati Parigi Moutong Dinilai Kerap Bermasalah dan Membuat Publik Gaduh, DPRD Usulkan Pengajuan Hak Angket

Wakil Bupati Parigi moutong kembali diterpa dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam hal intervensi pencairan proyek gedung Perpustakaan baru.

PPK Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Menilai Alasan Kontraktor Minta Rubah Spesifikasi Kaca Hanya Berdasarkan Opini

Alasan permintaan kontraktor untuk merubah spesifikasi kaca pada pembangunan gedung perpustakaan baru dinilai PPK hanya berdasarkan opini.

Ketua FPK Parigi Moutong Desak BPK Berikan Perhatian Khusus Terkait Proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Baru

Ketua FPK Parigi moutong, Arifin Lamalindu soroti polemik proyek pembangunan gedung baru perpustakaan. Desak BPK berikan perhatian khusus.


See All
; ;