Nasional, gemasulawesi - Pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengenai kebijakan transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat atau AS, memantik perdebatan publik.
Meskipun penjelasan telah diberikan oleh Meutya dalam konteks kesepakatan kerja sama dagang antara kedua negara sebagaimana tercantum dalam Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade, kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi tetap mengemuka.
Isu ini menjadi perhatian banyak kalangan, termasuk pegiat media sosial sekaligus produser film, Denny Siregar.
Ia menyampaikan respons tajam terhadap pernyataan Menkomdigi tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @dennysirregar pada Minggu, 27 Juli 2025.
Baca Juga:
Penjualan Kartu SIM dengan Data Palsu, Empat Pelaku Ditangkap Polda Metro Jaya
Dalam unggahan tersebut, Denny meminta Meutya Hafid untuk tidak mencari pembenaran terhadap sesuatu yang menurutnya tidak benar secara prinsipil.
“Gak usah dibenar2kan sesuatu yang salah, mbak Menteri,” tulis Denny dalam pernyataannya yang disertai tangkapan layar dari pernyataan Menkomdigi.
Ucapan itu seolah mewakili keresahan sebagian publik yang menilai bahwa alih-alih menjelaskan duduk persoalan dengan transparan, pemerintah terkesan justru mencari legitimasi terhadap kebijakan yang dinilai rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi warga negara.
Denny kemudian melanjutkan kritiknya dengan mengingatkan Meutya Hafid agar lebih berhati-hati dalam memberikan klarifikasi ke publik.
Baca Juga:
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Penyerahan Data Pribadi ke AS dalam Kesepakatan Dagang
Ia menyebut bahwa kebijakan yang dianggap benar oleh penguasa saat ini, bisa menjadi bumerang ketika kekuasaan berganti.
Denny bahkan mencontohkan kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, yang belakangan dijatuhi hukuman pidana penjara setelah pergantian kepemimpinan nasional.
“Ntar rezim berganti, kamu yang kena. Kayak Tom Lembong,” lanjutnya dalam unggahan yang sama.
Kalimat tersebut mengandung pesan politis sekaligus peringatan, bahwa jabatan publik yang diemban sebaiknya digunakan dengan penuh kehati-hatian dalam membuat keputusan, apalagi yang berdampak terhadap keamanan data warga negara.
Baca Juga:
Usulan Pemilu Tak Langsung dan Penunjukan Kepala Daerah Kembali Mencuat di DPR
Isu transfer data pribadi memang bukan hal sepele, terlebih dalam konteks hubungan internasional dan geopolitik digital.
Masyarakat berharap pemerintah bisa menjaga kedaulatan data secara maksimal dan memastikan semua kebijakan dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan terhadap hak privasi warga.
Seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu keamanan digital, pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan oleh Denny Siregar menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi, sebagai bentuk kontrol publik terhadap kebijakan negara. (*/Risco)
