Nasional, gemasulawesi - Rencana pemerintah untuk mengubah fungsi Bandara Kertajati menjadi kawasan Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) dan Aerospace Park kembali menuai sorotan publik.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa ada potensi pemanfaatan Bandara Kertajati sebagai pusat bengkel pesawat, baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional.
Langkah ini diklaim sebagai bagian dari strategi optimalisasi infrastruktur penerbangan nasional yang belum berjalan secara maksimal sejak awal pembangunan.
Namun, rencana tersebut tidak lepas dari kritik sejumlah pihak, termasuk dari pegiat media sosial, Said Didu.
Said menilai bahwa perubahan fungsi Bandara Kertajati menjadi bengkel pesawat hanyalah upaya untuk menutupi kesalahan yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Said Didu, proyek Bandara Kertajati sejak awal telah menuai kontroversi karena dianggap tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.
“Siaran ulangan untuk menutupi kesalahan Jokowi,” tulis Said Didu melalui akun X resminya @msaid_didu pada Rabu, 23 April 2025.
Pernyataan tersebut langsung menuai beragam tanggapan dari warganet, sebagian besar mempertanyakan efektivitas penggunaan dana publik dalam pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan optimal.
Sebagai informasi, Bandara Kertajati dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan diresmikan pada tanggal 24 Mei 2018.
Pesawat Kepresidenan Indonesia menjadi yang pertama kali mendarat di bandara tersebut saat peresmian.
Namun sejak awal operasionalnya, Bandara Kertajati kerap dikabarkan minim peminat dan hanya sedikit maskapai yang membuka penerbangan reguler dari dan ke sana.
Kondisi tersebut memicu kritik bahwa Bandara Kertajati adalah salah satu proyek infrastruktur yang kurang berdampak signifikan terhadap kebutuhan transportasi nasional.
Langkah pemerintah untuk mengalihfungsikan bandara ini sebagai kawasan perawatan dan perbaikan pesawat dianggap sebagai bentuk respons atas ketidakefektifan fungsinya selama ini.
Beberapa pihak mendukung transformasi ini sebagai solusi untuk menghidupkan kembali potensi ekonomi dari bandara yang sempat terbengkalai.
Namun, kritik seperti yang dilontarkan Said Didu menunjukkan bahwa masih ada pandangan skeptis terhadap arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam menata kembali warisan infrastruktur di era pemerintahan sebelumnya. (*/Risco)
