Soal Rencana Pemerintah Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Muhammadiyah Mendukung Namun Beri Peringatan

Potret pihak Polda Sulteng ketika melakukan konferensi pers terkait kasus tindak pidana narkotika jenis sabu jaringan internasional
Potret pihak Polda Sulteng ketika melakukan konferensi pers terkait kasus tindak pidana narkotika jenis sabu jaringan internasional Source: (Foto/Instagram/@haedarnashirofficial)

Nasional, gemasulawesi - Rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga Palestina dari Gaza mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. 

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif kemanusiaan yang sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kondisi konflik yang terus berlangsung dan menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil, pemerintah Indonesia berusaha hadir dengan pendekatan kemanusiaan, termasuk dengan mengupayakan evakuasi terhadap 1.000 warga Palestina ke Indonesia.

Dukungan terhadap rencana ini disampaikan langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Baca Juga:
Soal Perkembangan RUU Polri dan Kejaksaan, Komisi III DPR RI Sebut Pihaknya Belum Fokus untuk Membahas

Ia menilai bahwa langkah evakuasi merupakan bagian dari solidaritas Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina.

Namun demikian, Haedar juga memberikan catatan penting terhadap rencana ini, yaitu bahwa evakuasi tersebut sebaiknya tidak bersifat jangka panjang.

Ia berharap evakuasi ini dilakukan dengan landasan kemanusiaan tanpa menimbulkan polemik di tengah masyarakat Indonesia.

"Ya (Muhammadiyah) sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen," ujar Haedar Nashir pada Selasa 22 April 2025.

Baca Juga:
Merespons Kabar LG Batal Investasi 129 Triliun di Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Indonesia Tetap Cerah

Pernyataan Haedar menjadi penegasan bahwa meskipun mendukung langkah pemerintah, perlu ada batasan dan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan ketegangan atau kesalahpahaman publik.

Ia juga mengajak semua pihak agar saling memahami dan menghargai perbedaan pendekatan dalam membela rakyat Palestina, karena menurutnya setiap langkah yang diambil memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi penderitaan warga Palestina akibat konflik yang berkepanjangan.

Selain itu, Haedar juga menekankan pentingnya konsistensi dalam politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berbasis pada prinsip kemanusiaan.

Menurutnya, upaya diplomatik dan pendekatan politik jangka panjang harus tetap menjadi prioritas utama dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Baca Juga:
Dapat Sanksi dari Kemendagri, Bupati Indramayu Lucky Hakim Wajib Melakukan Hal ini Selama Tiga Bulan

Menurut Haedar, Muhammadiyah sejak lama telah aktif memberikan bantuan nyata, mulai dari pengiriman tenaga medis ke Gaza, penyediaan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Palestina, hingga pembangunan fasilitas pendidikan di pengungsian seperti di Beirut, Lebanon.

Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah siap bekerja sama dengan pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya dalam menjalankan misi kemanusiaan ini. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soal Perkembangan RUU Polri dan Kejaksaan, Komisi III DPR RI Sebut Pihaknya Belum Fokus untuk Membahas

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menyebut pihaknya belum membahas RUU Polri dan RUU Kejaksaan untuk saat ini

Merespons Kabar LG Batal Investasi 129 Triliun di Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Indonesia Tetap Cerah

Begini tanggapan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait batalnya LG investasi senilai Rp 129 triliun di Indonesia

Dapat Sanksi dari Kemendagri, Bupati Indramayu Lucky Hakim Wajib Melakukan Hal ini Selama Tiga Bulan

Bupati Indramayu, Lucky Hakim mendapatkan sanksi dari Kemendagri RI usai melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa melakukan izin

Soroti Isu TNI Masuk ke Kampus, Komisi X DPR Sebut Bakal Panggil Mendikti Saintek untuk Diminta Penjelasan

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah mengaku akan memanggil Kemendikti Saintek guna diminta penjelasan terkait isu TNI masuk kampus

Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Istana: Sudah Sewajarnya Mantan Presiden Dapat Penghormatan

Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi menilai wajar apabila mantan Presiden RI, Soeharto diusulkan untuk jadi pahlawan nasional

Berita Terkini

wave

Tim DVI Polri Selesaikan Identifikasi Korban Kecelakaan Helikopter BK117 D3 di Kalsel

Semua jenazah korban helikopter jatuh di Kalimantan Selatan berhasil diidentifikasi oleh Tim DVI Polri dengan proses teliti.

Remaja 16 Tahun Diamankan Terkait Kematian Mahasiswi di Indekos Ciracas

Polisi amankan remaja FF (16) terkait dugaan penganiayaan mahasiswi IM (23) yang ditemukan tewas di indekos Ciracas.

Ledakan Misterius di Pondok Cabe Ilir, Tujuh Korban dan Delapan Rumah Rusak

Ledakan di Pondok Cabe Ilir, akibat tabung gas, menewaskan tujuh korban, rusak delapan rumah, penyelidikan forensik masih berlangsung.

Koperasi Didorong Kelola Tambang, Pemerintah Siapkan Regulasi dan Modal Awal

Pemerintah siapkan aturan baru beri koperasi hak kelola tambang hingga 2.500 hektare, dukung ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kasus Penyiksaan Anak di Kebayoran Lama: EF Terungkap Bukan Ayah Kandung, Dijerat Pasal Perlindungan Anak

Polri ungkap EF bukan ayah kandung AMK. Bersama SNK, ia ditetapkan tersangka penyiksaan anak dan terancam hukuman berat.


See All
; ;