Nasional, gemasulawesi - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengumumkan bahwa dirinya kini turut menjalankan peran sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun tidak ada pelantikan resmi yang menandai penugasan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa ia memang diminta untuk aktif menyampaikan informasi seputar kebijakan pemerintah kepada publik.
Menurutnya, ini adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada jabatannya sebagai Mensesneg dalam mendukung kelancaran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 17 April 2025, Prasetyo menegaskan bahwa peran barunya ini tidak memerlukan upacara pelantikan secara formal.
Ia menjelaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan, termasuk dirinya, diharapkan dapat menjadi penyambung lidah kebijakan pemerintah kepada publik.
Dengan demikian, posisi juru bicara tidaklah eksklusif, melainkan bisa diperankan oleh beberapa pihak yang memang memiliki kapasitas dan otoritas untuk menjelaskan arah kebijakan Presiden.
"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta ikut aktif," jelas Prasetyo Hadi pada Kamis 17 April 2025 di Jakarta.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai posisi Hasan Nasbi, yang selama ini dikenal sebagai Kepala Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Sebagai kepala PCO, Hasan memiliki tugas utama untuk menjadi juru bicara Presiden.
Banyak pihak menduga bahwa munculnya nama Prasetyo sebagai figur komunikator baru adalah bentuk pergantian atau bahkan sinyal ketidakpuasan terhadap kinerja komunikasi yang sudah ada.
Namun, Prasetyo membantah anggapan tersebut dengan tegas.
Ia menekankan bahwa keberadaan PCO tidak berubah dan perannya tetap penting.
Justru, lanjut Prasetyo, seluruh elemen komunikasi di lingkaran istana kini didorong untuk saling memperkuat satu sama lain dalam menyampaikan program dan langkah-langkah strategis Presiden kepada publik.
Dengan kata lain, tidak ada tumpang tindih peran, melainkan upaya kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintahan.
"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," jelas Prasetyo Hadi.
Menjawab dugaan bahwa keterlibatannya dalam komunikasi publik berkaitan dengan sejumlah blunder yang sempat terjadi dalam penyampaian kebijakan pemerintah sebelumnya, Prasetyo menolak anggapan tersebut.
Ia menilai bahwa keikutsertaannya bukan karena ada krisis komunikasi, melainkan sebagai bagian dari langkah untuk memperkuat penyampaian informasi pemerintah agar lebih luas, cepat, dan akurat. (*/Risco)
