Nasional, gemasulawesi - Pernyataan Kantor Komunikasi Kepresidenan terkait kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat baru-baru ini menjadi sorotan publik.
Dalam keterangannya, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan tiga langkah guna menghadapi kebijakan tarif impor AS.
Ketiga langkah itu adalah memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, serta memperkuat daya beli dalam negeri agar kestabilan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
"Memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, serta meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan Indonesia bisa tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," ujar Noudhy.
Baca Juga:
Mudik di Masa Lebaran Teguhkan Tradisi Bangsa Indonesia yang Khas
Menurut Noudhy, strategi ini menegaskan bahwa Indonesia tetap dapat tumbuh dan mandiri, meskipun harus menghadapi tekanan dari kebijakan perdagangan negara lain.
Pernyataan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ini justru mendapat kritik tajam dari pengamat politik Rocky Gerung.
Melalui kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, yang diunggah pada Jumat 4 April 2025, ia mempertanyakan relevansi dari strategi hilirisasi sebagai solusi atas kebijakan tarif impor AS.
Rocky menganggap bahwa solusi yang ditawarkan oleh kantor komunikasi tersebut sangat tidak tepat karena tidak memahami konteks masalah sebenarnya.
Dalam kritiknya, Rocky bahkan menggunakan istilah yang cukup keras dan menyebut bahwa pihak kantor komunikasi tampak tidak paham dengan situasi global yang sedang terjadi.
"Yang membingungkan adalah reaksi dari kantor kepresidenan bidang komunikasi, yang mengeluarkan rilis bahwa Indonesia sudah punya jalan keluar yaitu, ini betul-betul super dungu, mereka gak ngerti apa yang sedang terjadi di dunia," ujar Rocky dalam video tersebut.
Tak hanya itu, Rocky juga menilai bahwa jika Kantor Komunikasi Kepresidenan terus menyampaikan narasi yang tidak berdasar, maka hal itu justru akan menjatuhkan citra Presiden Prabowo di mata internasional.
Ia menyebut bahwa komentar yang tidak tepat dari lembaga komunikasi negara bisa memberi kesan bahwa Presiden Prabowo tidak memahami kondisi global, yang tentunya bisa berdampak pada kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia.
"Jadi sekali lagi, kalau PCO ini mengambil alih isu yang tidak dia pahami justru menjebak Presiden Prabowo, karena sinyalnya di luar negeri oh berarti Presiden Prabowo tidak paham dong keadaan," tambah Rocky.
Respons Rocky Gerung ini juga bisa mencerminkan keresahan sebagian masyarakat yang berharap agar komunikasi pemerintah lebih akurat dan berbasis pada analisis yang mendalam, terutama dalam isu-isu ekonomi dan geopolitik yang krusial. (*/Risco)
