Nasional, gemasulawesi - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara meskipun masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 2025.
Apresiasi ini terutama ditujukan kepada mereka yang bertugas dalam persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah ulang dalam waktu dekat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, secara langsung menyampaikan apresiasi ini saat memimpin rapat kesiapan pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU.
Rapat tersebut digelar secara virtual pada Kamis, 3 Maret 2025, dengan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Maluku Utara.
Selain itu, turut hadir perwakilan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta unsur keamanan yang berperan dalam kelancaran proses PSU.
Dalam rapat ini, para peserta membahas berbagai aspek teknis serta tantangan yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan PSU.
Diskusi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan yang telah dipersiapkan berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti.
"Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri Tito Karnavian) mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Meskipun dalam situasi Lebaran, kita masih bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota di Indonesia," ujar Ribka Haluk dalam rapat tersebut.
Adapun sebanyak lima kabupaten dan satu kota telah dijadwalkan untuk menggelar PSU pada 5 April 2025.
Beberapa daerah tersebut adalah Kabupaten Banggai, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Bungo, serta Kota Sabang.
Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami penjadwalan ulang dan baru akan melaksanakan PSU pada 9 April 2025.
Selain memastikan kesiapan teknis PSU, Kemendagri juga telah menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan pihak aparat keamanan dari Polri dan TNI.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa pelaksanaan PSU berjalan dalam suasana yang aman dan kondusif, tanpa adanya gangguan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi.
Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat agar turut serta dalam PSU dengan menggunakan hak pilihnya secara bijak.
Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir pilkada, sehingga diharapkan PSU kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipercaya dan mampu membawa perubahan bagi daerah masing-masing.
PSU sendiri merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. (*/Risco)
