Ini Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan Parigi Moutong 2019

<p>Kabid Dalvas Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim.</p>
Kabid Dalvas Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim.

Parigi moutong, gemasulawesi.comBadan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengevaluasi perencanaan pembangunan tahun 2019.

“Hasil evaluasinya, fokus pada titik penjabaran belanja pada dokumen Rencana kerja (Renja) ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari setiap Organisasi perangkat Daerah atau OPD,” ungkap Kabid Pengendalian dan Evaluasi (Dalvas) Bappelitbangda Parigi Moutong di ruang kerjanya, Senin 6 Januari 2020.

Walaupun secara umum kata dia, Pemda Parigi Moutong memiliki konsistensi perencanaan antar dokumen. Seperti dokumen RPJMD ke Renstra, RKPD ke Renja OPD, Renja ke RKA sudah cukup bagus.

Menurutnya, dilihat aspek jumlah program kegiatan, ketepatan program kegiatan OPD terhadap sasaran maupun tujuan dalam Renstra dan RPJMD itu sudah terarah. Hal itu menjadi masalah umum di setiap Pemda.

“Tinggal bagaimana menterjemahkan program-program mereka dari Renja OPD ke dalam belanja, sesuai dengan fokus program,” tuturnya.

Contoh programnya, pelayanan ibu hamil dan balita. Bagaimana menterjemahkan belanja program itu. Mungkin menterjemahkan hal yang utama dulu. Seperti, jumlah ibu hamil menurut data yang ada.

Dari jumlah data itu lanjut dia, diberikanlah bantuan berupa susu, makanan tambahan, vitamin atau yang lainnya.

Pertanyaannya, bagaimana cara agar manfaat program bisa sampai pada penerima sasaran. Tentunya, memerlukan akomodasi agar bisa tersalurkan. Sehingga, OPD dapat memunculkan perjalanan dinas untuk menyalurkan bantuan.

“Yang terpenting adalah perlunya pendataan akurat terkait lokasi penerima. Untuk mendukung pendataan akurat, OPD dapat mencantumkan anggaran untuk pendataan, ATK dan sebagainya,” terangnya.

Ia melanjutkan, pihaknya mengantisipasi agar perencanaan Kabupaten Parigi Moutong kedepannya semakin baik. Langkahnya dimulai dari perencanaan sesuai dengan tahapan seperti Musrenbang perkecamatan sebelum masuk di forum OPD.

Rencananya, akan ada presentasi deskripsi program dari setiap OPD. Begitu rencana program masuk ke RKA, nantinya sudah akan jelas seluruhnya.

Sebelumnya, Bappelitbangda Parigi Moutong mulai menyusun RKPD Parigi Moutong 2021. Tahapan penyusunannya, dimulai dari konsultasi publik rancangan awal RKPD 2021 pada 27 Desember 2019.

Secara umum, ada tiga tahapan perencanaan yaitu rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir. Setelah tahapan konsultasi publik dilalui dan perbaikan hasil konsultasi publik, hasilnya kemudian diserahkan kepada Bupati melalui Sekretaris daerah (Sekda).

Laporan: Muhammad Rafii

 

...

Artikel Terkait

wave

Ini Agenda Penyusunan RKPD Parigi Moutong 2021

Bappelitbangda sudah memulai langkah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Parigi Moutong 2021 Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai

Bahan Pokok Parigi Moutong 6 Januari 2020, Berikut Daftar Harganya

Ini daftar harga satuan bahan pokok menurut pantauan Disperindag Kabupaten Parigi Moutong 6 Januari 2020. Berita, Poso Palu dan Banggai Sulawesi Tengah

Mayat Ditemukan Mengapung di Pantai Goda Parigi Moutong

Sesosok mayat ditemukan mengapung di Pantai Goda Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Gedung Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong Menjadi Tempat Tes CPNS

Pemerintah daerah Kabupaten Parigi moutong menyediakan Gedung auditorium menjadi tempat pelaksanaan ujian tes CPNS. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong

Pemda Parigi Moutong Bayar Biaya Penerangan Jalan 12 Milyar Pertahun

Pemda Parigi moutong atau Parimo dibebani membayar biaya penerangan jalan 12 milyar pertahunBerita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;