Gedung Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong Menjadi Tempat Tes CPNS

<p>Ilustrasi/https://www.menpan.go.id</p>
Ilustrasi/https://www.menpan.go.id

Parigi moutong, gemasulawesi.com- Pemerintah daerah Kabupaten Parigi moutong (Parimo) menyediakan Gedung auditorium menjadi tempat pelaksanaan ujian tes CPNS.

Sekretaris daerah Kabupaten Parigi moutong, H Ardi Kadir S.Pd MM yang dikonfirmasi baru baru ini mengatakan, pihaknya sudah mengkaji dengan baik kesiapan Pemerintah daerah Parigi moutong.

“Terkait pelaksanaan testing CPNS tahun 2019 yang akan dilaksanakan tahun 2020, kami sudah mengkajinya dan disepakati pelaksanaannya di ibu kota Parigi moutong saja,” terangnya.

Banyak hal menjadi pertimbangan sehingga pelaksanaan tes CPNS akan dilaksanakan di Parigi moutong, tidak di kota Palu.

Dari segi kesiapan perangkat hasil kajiannya mencukupi, Pemerintah daerah hanya akan menambah laptop kurang lebih 200.

“Jika kita laksanakan di kota palu proses anggarannya akan mencapai 600 juta an perkiraannya dan anggaran itu akan habis begitu saja,” tuturnya.

Sementara kata dia, jika dilaksanakan di Kabupaten Parigi moutong, maka ada beberapa keuntungan bisa didapatkan.

Lanjut dia, jika kurang lebih lima ribu pendaftar berkumpul di Kabupaten Parigi moutong, tentu bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar.

“Melalui tes CPNS Keuntungan ekonomi untuk warga Parigi khususnya bisa didapatkan, roda perekonomian bisa berputar. Tentu itu menguntungkan. Belum lagi, dibanding kita buang anggaran untuk sewa peralatan seperti laptop dan gedung, mending kita laksanakan sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, diperkirakan peserta yang akan mengikuti testing ujian CPNS dipastikan juga diikuti peserta asal luar daerah, sehingga bisa dipastikan peserta akan masuk ke Parigi minimal sehari sebelum pelaksanaan ujian.

Ia berharap, Parigi moutong bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi peserta testing CPNS yang akan mengikuti ujian.

Terkait kesiapan pelaksanaan testing CPNS di Kabupaten Parigi moutong rencananya kepala BKN regional Makassar akan berkunjung langsung mengecek.

Baca juga: BKN Sebut Tes SKD CPNS Mulai Digelar Akhir Januari 2019

Laporan: Muhammad Irfan

...

Artikel Terkait

wave

Pemda Parigi Moutong Bayar Biaya Penerangan Jalan 12 Milyar Pertahun

Pemda Parigi moutong atau Parimo dibebani membayar biaya penerangan jalan 12 milyar pertahunBerita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai.

BKN Sebut Tes SKD CPNS Mulai Digelar Akhir Januari 2019

BKN menyebut Tes SKD CPNS Tahun Anggaran 2019 akan digelar 27 Januari-28 Februari 2020Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Ketua DPRD Parigi Moutong Sebut Prognosis Untuk Evaluasi Pembangunan

Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani menyebut prognosis untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Berita, Poso Palu dan Banggai

Puluhan Pelamar CPNS 2019 Kabupaten Mamuju Tidak Memenuhi Syarat

Panitia seleksi CPNS Mamuju mengumumkan hasil sanggahan pelamar CPNS tahun 2019. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Polisi Amankan Pelaku Pembunuhan Warga Desa Lobu Parigi Moutong

Kepolisian Resort Parigi Moutong mengamankan pelaku pembunuhan warga Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi MoutongBerita, Poso Palu dan Banggai

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;