Aksi Demo Warga Kasimbar Tolak Tambang, Kantor Camat Disegel

<p>Ket Foto: Aksi Demonstrasi Warga Tolak Keberadaan Tambang Berbuntut Penyegelan Kantor Camat Kasimbar. (Foto/Akun Facebook Syukur)</p>
Ket Foto: Aksi Demonstrasi Warga Tolak Keberadaan Tambang Berbuntut Penyegelan Kantor Camat Kasimbar. (Foto/Akun Facebook Syukur)

Parigi moutong, gemasulawesi.com- Warga Kecamatan Kasimbar kembali menggelar unjuk rasa menolak keberadaan tambang yang dinilai merugikan.

Aksi tolak tambang oleh puluhan warga tersebut juga menutup akses jalan selama lima jam dan menyegel kantor Camat Kasimbar.

Dalam orasinya Korlap yang kemudian diketahui bernama Muhammad Chairul Dani mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aspirasi mereka.

Baca: 2.078 Izin Perusahaan Pertambangan Minerba Dicabut Pemerintah

“Ribuan hektar sawah petani di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Kasimbar terancam akibat keberadaan tambang,” sebut Chairul dalam orasinya.

Pihak pendemo mendesak pihak keamanan untuk menurunkan alat berat yang disinyalir sedang beroperasi di wilayah tambang emas Kecamatan Kasimbar.

Pendemo memberikan batas waktu tanggal 18 Januari pihak keamanan haru memerintahkan penghentian operasi alat berat dan hengkang dari Kecamatan Kasimbar.

Baca: Ratusan Pendemo Minta Pemda Tolak Usaha Tambang Kasimbar

Aksi demonstrasi warga Kecamatan Kasimbar menolak keberadaan tambang beroperasi di wilayah tersebut bukan kali pertama terjadi.

Sebelumnya di akhir tahun 2020 ratusan warga juga turun ke jalan menolak beroperasinya tambang yang dikelola oleh PT Trio Kencana.

Saat itu Korlap aksi demo Aan Hendrawan, lahan yang diklaim perusahaan tambang itu akan merugikan masyarakat Kecamatan Kasimbar.

Izin eksporasi pertambangan milik PT Trio Kencana kata dia, meliputi wilayah Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar dan Tinombo Selatan   seluas 15.725 Ha. Yang mencakup lahan perkebunan, pertanian dan kawasan pemukiman penduduk.

Jika perusahaan pertambangan emas masuk di wilayah Kecamatan Kasimbar. Sudah tentu akan berdampak langsung terhadap usaha pertanian masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan.

Baca: Massa Aksi Demo Sebut Tambang Emas Kasimbar Ancam Lingkungan

“Mata pencarian sebagian besar masyarakat yang sebagai petani dan nelayan, akan sangat terganggu,” jelasnya.

Hal yang sama disampikan salah sorang aktifis wanita Hairunisa. Menurutnya, tambang di Kecamatan Kasimbar bukan memberi keuntungan kepada masyarakat Kecamatan Kasimbar. Malah sebaliknya memberikan kerugian terhadap masyarakat setempat.

“Kami turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi untuk menolak tambang demi keselamatan para petani Kecamatan Kasimbar. Dengan aksi ini kami minta hari ini agar Camat Kasimbar menetukan sikap untuk menolak tambang  dihadapan massa,” tuturnya.

Baca: Dirjen Minerba ESDM Diminta Perhatikan Dampak Lingkungan Akibat Tambang

Sementara Camat Kasimbar Abdul Manan Daeng Malindu SPd MM, merespon aksi massa itu. Dia berjanji akan meneruskan tuntutan penolakkan massa tersebut kepada pemerintah yang lebih atas yang memiliki kewenangan terkait usaha pertambangan.

“Saya akan sampaikan kepada pemerintah atas, serta buat pernyataan secara tertulis kemudian kita akan ajukan kepada yang berwewenang, ” ungkap Abdul Manan.

Pantauan gemasulawesi.com, hingga usai penyampaian orasi, tuntutan penolakkan usaha tambang PT Trio Kencana, dalam bentuk pernyataan sikap masa aksi tidak ikut ditandatangani Camat Kasimbar.

Hal ini membuat massa aksi berjanji akan melakukan aksi demonstrasi susulan, menghadirkan massa yang lebih besar. (fan)

Baca: Parigi Moutong Rekomendasi Dua Titik Wilayah Pertambangan Rakyat

...

Artikel Terkait

wave

Beras Parigi Moutong Miliki Kadar Air Tinggi

Kualitas beras yang dihasilkan petani Parigi Moutong miliki kandungan air yang tinggi. Akibatnya sangat sulit untuk bersaing.

Disperindag Parigi Moutong Akan Tera Ulang Timbangan Pedagang Pasar

Disperindag Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi tengah akan melakukan tera pada timbangan pedagang di pasar.

Puluhan Warga Terjaring Razia Vaksinasi Covid19 Polres Poso

Puluhan warga terjaring razia penegakan protokol kesehatan serta vaksinasi covid19 Polres Poso, Provinsi Sulteng.

Banyak PPPK Guru Parigi Moutong Belum Paham Penginputan DRH

Hari terakhir penginputan DRH PPPK guru di Kabupaten Parigi Moutong masih banyak yang belum mengetahui cara penginputan.

PPPK Guru Parigi Moutong Berpeluang Geser Honorer di Sekolah

Pengangkatan PPPK guru berpeluang menggeser keberadaan guru honorer di sekolah.Hal tersebut diungkapkan Kadisdikbud Kabupaten Parigi Moutong

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;