PPPK Guru Parigi Moutong Berpeluang Geser Honorer di Sekolah

<p>Ket Foto: Kadisdikbud Parigi Moutong Drs. Aminudin. (Foto. Dokumentasi gemasulawesi.com) </p>
Ket Foto: Kadisdikbud Parigi Moutong Drs. Aminudin. (Foto. Dokumentasi gemasulawesi.com)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Pengangkatan PPPK guru berpeluang menggeser keberadaan guru honorer di sekolah.

Hal tersebut diungkapkan Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi, Drs. Aminudin kepada gemasulawesi.com Minggu, 9 Januari 2022.

Baca: Ratusan Anak Daerah Berpeluang Masuk Industri Perikanan Parimo

“Banyak honorer guru di sekolah tidak bisa mengikuti ujian PPPK karena tidak memenuhi standar persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BKN,” terangnya.

Ia mengatakan, banyak honorer guru di Parigi moutong pendidikan terakhirnya hanya diploma.

Sementara yang dibutuhkan sebagai persyaratan pengangkatan PPPK guru adalah minimal pendidikan terakhir S1.

Baca: Disdikbud Parimo Angkat Tenaga Honorer Sesuai Dapodik

“Itulah kenapa peluang tergesernya honorer guru sangat besar. Misalnya, sekolah membutuhkan guru Bahasa Indonesia sementara honorer di sekolah itu tidak memenuhi syarat secara otomatis akan diisi oleh orang dari luar,” tuturnya.

Ia menjelaskan, proses pengangkatan PPPK guru juga tidak bisa diakali, karena pihak pusat memberikan daftar mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Lanjut dia, sehingga pusat akan membuka kuota penerimaan PPPK guru di sekolah berdasarkan Dapodik, jika kebutuhan berdasarkan dapodik hanya satu guru maka tidak akan lebih dari itu yang terangkat.

Baca: Tahun 2021, Kemendikbud Akan Angkat Satu Juta Guru Honorer Jadi PPPK

“Memang seperti itu aturannya dari pusat, kita hanya mengikuti saja,” terangnya.

Ia menambahkan, berdasarkan Dapodik, kebutuhan PPPK guru di Kabupaten Parigi moutong kurang lebih 2300-an.

Saat ini kata dia, sudah dua tahap pengangkatan PPPK guru di Parigi Moutong, tinggal menunggu tahap ketiga.

“Kita menunggu lagi keputusan dari pusat untuk rekruitmen PPPK guru tahap ketiga, semoga bisa lancara dan memenuhi kebutuhan guru di daerah kita,” pungkasnya. (fan)

Baca: Disdikbud Parimo Seleksi Honorer Sesuai Kebutuhan

...

Artikel Terkait

wave

Total Kucuran Dana Desa di Parigi Moutong Belum Diketahui

Pemda Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) belum mengetahui total kucuran Dana Desa (DD) yang akan ditransfer Kementerian Keuangan.

40 Ribu Siswa Parigi Moutong Target Vaksinasi Lanjutan 2022

Pemda Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng) menargetkan vaksinasi lanjutan kepada 40 ribu siswa di tahun 2022.

Delapan ASN Parigi Moutong Disanksi PTDH

sidang kode etik akibat pelanggaran disiplin ASN Parigi moutong, 8 diantaranya mendapatkan sanksi Pemberhetian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Lepas Tahun 2021, Pemda Parigi Moutong Gelar Zikir Bersama

Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Parigi moutong Provinsi Sulawesi tengah menggelar zikir bersama dalam acara lepas tahun 2021.

Gempa Tektonik Magnitudo 5,0 Guncang Parigi Moutong

Gempa tektonik berkekuatan magnitude 5,0 mengguncang wilayah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi tengah Jum’at 31 Desember 2021.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Menuju Pelaminan, Film Berskala Nasional Pertama yang Menggunakan Pendekatan Produksi Virtual

Film Menuju Pelaminan adalah film komedi romantis yang akan datang, yang menggunakan pendekatan produksi virtual

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.


See All
; ;