Dinkes Sulteng Dorong Pemda Parigi Moutong Kejar Target Vaksinasi

<p>Foto: Kadinkes Sulteng, I Komang Adi Sujendra.<br />
Dinkes Sulteng Dorong Pemda Parigi Moutong Kejar Target Vaksinasi.</p>
Foto: Kadinkes Sulteng, I Komang Adi Sujendra. Dinkes Sulteng Dorong Pemda Parigi Moutong Kejar Target Vaksinasi.

Parigi moutong, gemasulawesiDinas Kesehatan Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong untuk kejar capaian target vaksinasi covid19.

“Dorongan ini juga bukan hanya untuk Parigi Moutong, namun juga wilayah lainnya yang masing terus mengejar target capaian vaksinasi,” ungkap Kadinkes Sulteng, I Komang Adi Sujendra saat dihubungi di Kota Palu, Minggu 21 November 2021.

Dia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Parigi Moutong hingga 19 November, baru mencapai angka 37,4 persen.

Baca juga: Puluhan Mahasiswa di Kota Palu Ikuti Vaksinasi Covid 19

Pihaknya meyakini, pemerintah dapat kejar capaian target vaksinasi nasional 70 persen itu. Dengan terus melakukan kolaborasi dengan sejumlah stakeholder terkait. Diantaranya TNI, Polri, Badan Intelijen Nasional wilayah Sulawesi Tengah.

Sebenarnya, hingga kini belum ada petunjuk atau instruksi dari kementerian, tentang sanksi bagi daerah yang tidak dapat mencapai target tersebut.

Hanya saja, Pemda akan sangat disulitkan dengan capaian-capaian target kedepannya, sebab di tahun 2022 dipastikan akan ada penambahan sasaran.

“Tahun depan itu, sasaran vaksinasi berikutnya adalah anak usia 6-11 tahun. Jika target tahun ini belum tercapai, akan Pemda akan sangat kesulitan nantinya,” ungkapnya.

Tidak tercapainya target itu kata dia, juga mempengaruhi situasi level daerah. Sebab, tidak akan terjadi perubahan level dari tiga ke dua.

“Itu karena capaian vaksinasi telah masuk dalam kriteria perubahan level suatu daerah,” jelas komang Adi.

Kemudian, untuk kondisi stok vaksin di Sulteng saat ini masih belum cukup, sebab pemerintah pusat belum melakukan pendistribusian. Sementara beberapa kabupaten, telah mengalami kekosongan seperti Donggala. 

 Tetapi untuk stok vaksin di Kabupaten Parigi Moutong dan beberapa kabupaten lain dalam posisi aman.

Dia menyebut, dari total capaian vaksinasi dari 13 kabupaten/kota se Sulteng, pertanggal 19 November, telah mencapai 47,7 persen untuk dosis pertama.

Dia pun optimis, hingga dipenghujung tahun nanti target 75 persen akan tercapai. Rencananya, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi nasi dengan sejumlah stakeholder, mengundang seluruh Kepala Dinkes termasuk Parigi Moutong.

“Rapat itu untuk mendiskusikan target capaian target vaksinasi kedepan di setiap daerah,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Lima Pelaku Pengedar Uang Palsu Rp1 Miliar Dibekuk Polisi

...

Artikel Terkait

wave

Ombudsman Akan Temui Polda Koordinasi Kasus Penganiayaan Warga Binaan Lapas

Ombudsman akan berkoordinasi Irwasda Polda Sulawesi Tengah, terkait kasus kekerasan dan penganiayaan lima warga binaan Lapas Klas III Parigi.

15 Ton Beras Cadangan Pangan Pemerintah Disalurkan ke Parigi Moutong

Pemprov Sulawesi Tengah menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah sebanyak 15 ton beras ke Kabupaten Parigi Moutong.

Parigi Moutong Gali Potensi Pendapatan Daerah melalui Pajak

Optimalisasi pendapatan daerah, Pemda Parigi Moutong melalui Bapenda selaku instansi pengelola pajak terus menggali potensi pendapatan daerah

Digolongkan Rendah, Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Sulteng

Sulteng adalah salah satu dari 22 provinsi yang cakupan vaksinasi COVID-19 digolongkan relatif rendah di bawah rata-rata nasional.

160 Koperasi Tercatat Telah Mandiri di Parimo

160 Koperasi tercatat telah mandiri dan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Parimo.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;