Digolongkan Rendah, Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Sulteng

<p>Ilustrasi Vaksin</p>
Ilustrasi Vaksin

“Cakupan vaksinasi yang rendah jika tidak didukung patuh prokes dapat meningkatkan potensi penularan COVID-19 di tengah masyarakat,” kata Wiku.

Sulawesi tengah, gemasulawesi – Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) adalah salah satu dari 22 provinsi yang cakupan vaksinasi COVID-19 digolongkan relatif rendah di bawah rata-rata nasional.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis 18 November 2021, menegaskan, cakupan vaksinasi di terhitung rendah hanya berkisar 22,65 persen, di bawah rata-rata nasional 40,42 persen.

Baca juga: Kinerja Cakupan KIA 100 Persen, Parimo Raih Penghargaan

“22 provinsi masih memiliki persentase cakupan vaksinasi dosis lengkap yang lebih rendah dari angka nasional yaitu 40,42 persen,” kata Wiku.

Ke-22 provinsi dengan cakupan vaksinasi yang masih rendah selain Sulteng adalah Aceh (18,70%), Sumatera Utara (34,63%), Sumatera Barat (21,13%), Riau (27,92%), Sumatera Selatan (27,74%), Bengkulu (24,38%), Lampung (27,28%), Jawa Barat (40,06%), NTB (31,34%), NTT (24,35%), Kalimantan Barat (27,74%), Kalimantan Tengah (34,64%), Kalimantan Selatan (24,41%).

Baca juga: Satgas Belum Pastikan Covid19 Jadi Endemi Tahun 2022

Kemudian Sulawesi Utara (37,09%), Sulawesi Tengah (22,65%), Sulawesi Selatan (28,56%), Sulawesi Tenggara (21,96%), Gorontalo (30,42%), Sulawesi Barat (22,46%), Maluku (18,93%), Maluku Utara (20,52%), dan Papua Barat (24,85%).

Dari 22 provinsi ini, ada 4 provinsi yang lebih dari 40 persen kabupaten/kota-nya melaporkan kepatuhan protokol kesehatan yang rendah, terutama dalam memakai masker dan menjaga jarak.

Baca juga: Jokowi Soroti Tingginya Angka Kematian Covid-19

Ke-4 provinsi tersebut adalah Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

“Cakupan vaksinasi yang rendah jika tidak didukung patuh prokes dapat meningkatkan potensi penularan COVID-19 di tengah masyarakat,” kata Wiku.

Wiku meminta pemerintah daerah dari keempat daerah ini untuk meningkatkan vaksinasi COVID-19 dan mengubah perilaku warganya agar taat protokol kesehatan.

Baca Juga: Harga Bawang Merah Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi

“Pastikan terbentuknya posko satgas di tingkat desa atau kelurahan maupun di fasilitas umum untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan,” tutur Wiku.

Pandemi COVID-19 telah menginfeksi 4.250.855 orang Indonesia.

Sekarang ini, masih ada 9.018 kasus aktif, 4.098.178 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 143.659 jiwa meninggal dunia. (****)

Baca juga: Miliki Sabu, Polisi Amankan Dua Warga Sigi Sulteng

...

Tags

Artikel Terkait

wave

160 Koperasi Tercatat Telah Mandiri di Parimo

160 Koperasi tercatat telah mandiri dan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Parimo.

Sosialisasi Aplikasi SiBIMO Sasar 12 Kecamatan

Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Bencana Kabupaten Parigi moutong (SiBIMO) menyasar 12 dari 23 Kecamatan yang tersebar di Parimo.

Pengda IJTI Sulteng Kecam Aksi Intimidasi Jurnalis Tv di Banggai

Pengda IJTI Sulteng mengecam keras aksi intimidasi terhadap jurnalis Tv one yang sedang menjalankan tugas di lapangan.

Lagi, Kepolisian Intimidasi Kerja Jurnalis di Sulteng

Intimidasi pihak kepolisian terhadap kerja-kerja jurnalis kembali terjadi di Sulteng tepatnya Kabupaten Banggai.

Rakor Pengawasan Orang Asing, Kemenkumham Sulteng Bahas Beberapa Isu Aktual

Kemenkum-HAM Wilayah Sulteng, laksanakan Rapat koordinasi (Rakor) terkait pengawasan terhadap orang asing yang masuk ataupun keluar.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;