Sosialisasi Aplikasi SiBIMO Sasar 12 Kecamatan

<p>BPBD Parigi moutong Sosialisasikan SiBIMO/opi </p>
BPBD Parigi moutong Sosialisasikan SiBIMO/opi

Parigi moutong, gemasulawesi – Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Bencana Kabupaten Parigi moutong (SiBIMO) menyasar 12 Kecamatan dari 23 Kecamatan yang tersebar di Parimo.

Aplikasi SiBIMO sendiri dimaksudkan untuk mempercepat penanganan kebencanaan di wilayah setempat.

“Aplikasi ini dapat diakses masyarakat, dengan tujuan sebagai sarana melaporkan satu kejadian atau peristiwa di suatu wilayah, guna mempercepat langkah upaya penanggulangan dampak ditimbulkan bencana,” kata Sekretaris BPBD Parigi Moutong Moh. Rifai saat memapaparkan aplikasi SiBIMO dan Perbub status keadaan darurat bencana di Parigi, Kamis 18 November 2021.

Baca juga: BPBD Parigi Moutong Buat Aplikasi Sibimo

Dia menjelaskan, aplikasi yang dibuat BPBD sebagai upaya percepatan suatu daerah yang terdampak, sekaligus untuk memantau wilayah-wilayah yang berpotensi bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan bencana lainnya.

Aplikasi itu juga kata dia, dapat di unduh  melalui google play store, dan dalam sistem tersebut memuat sejumlah pilihan, serta panduan pelaporan yang tertera di dalam dasbor untuk mempermudah masyarakat mengakses.

Baca juga: BPBD Luncurkan SIBIMO Parigi Moutong

“Sistem ini sebagai informasi awal dan tentunya sangat menentukan, karena BPBD di tuntut cepat bereaksi melakukan penanggulangan,” ujarnya.

Selain masyarakat, katanya, aplikasi tersebut juga dikolaborasikan dengan sejumlah lembaga dan badan yang fokus di bidang kebencanaan, diantaranya Basarnas, Tagana, TNI/Polri dan sejumlah instansi teknis dilingkungan pemerintah setempat.

Baca juga: Parigi Moutong Petakan Potensi Daerah Melalui Sistem Informasi

Dalam sosialisasi aplikasi SiBIMO disebutkan, tidak hanya memuat laporan-laporan tentang peristiwa kebencanaan, namun informasi prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga ikut dimasukkan untuk selanjutnya disampaikan ke publik.

Baca Juga: Satgas Pengamanan Perbatasan TNI Temukan Ladang Ganja di Papua

“Dalam aplikasi ini juga memuat jumlah bencana yang terjadi di daerah, kerusakan infrastruktur, korban, jumlah bantuan, termasuk informasi soal ketersediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, tidak terkecuali informasi tentang perkembangan Covid-19 beserta data-data akumulatif warga yang terkonfirmasi positif,” paparnya.

Dia menilai, aplikasi ini cukup komplit, oleh karena itu di era digitalisasi diperlukan sebuah inovasi dalam rangka mendeteksi, memitigasi dan pemetaan sebagai rangkaian penanggulangan kedaruratan dan pemulihan setelah peristiwa bencana. (***)

Baca juga: Aplikasi Baru Hambat Pencairan Dana Bos 2021 Parigi Moutong

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Pengda IJTI Sulteng Kecam Aksi Intimidasi Jurnalis Tv di Banggai

Pengda IJTI Sulteng mengecam keras aksi intimidasi terhadap jurnalis Tv one yang sedang menjalankan tugas di lapangan.

Lagi, Kepolisian Intimidasi Kerja Jurnalis di Sulteng

Intimidasi pihak kepolisian terhadap kerja-kerja jurnalis kembali terjadi di Sulteng tepatnya Kabupaten Banggai.

Rakor Pengawasan Orang Asing, Kemenkumham Sulteng Bahas Beberapa Isu Aktual

Kemenkum-HAM Wilayah Sulteng, laksanakan Rapat koordinasi (Rakor) terkait pengawasan terhadap orang asing yang masuk ataupun keluar.

Pemilik Skor Tertinggi SKD CPNS Sulbar Didiskualifikasi

59 peserta SKD CPNS Sulbar Termasuk pemilik skor tertinggi didiskualifikasi karena disinyalir telah melakukan kecurangan dalam ujian.

Warga Lansia dan Disabilitas Terima Kucuran dana Bansos

Rp400 juta lebih dana Bansos telah dikucurkan ke Parigi Moutong, Sulawesi Tengah yang menyasar warga Lansia hingga distabilitas.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;