Parigi Moutong Gali Potensi Pendapatan Daerah melalui Pajak

<p>Foto: Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan DPRD Parigi Moutong.<br />
Parigi Moutong Gali Potensi Pendapatan Daerah melalui Pajak.</p>
Foto: Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan DPRD Parigi Moutong. Parigi Moutong Gali Potensi Pendapatan Daerah melalui Pajak.

Gemasulawesi– Optimalisasi pendapatan daerah, Pemda Parigi Moutong melalui Bapenda selaku instansi pengelola pajak terus menggali potensi pendapatan daerah. Khususnya dari pajak bumi dan bangunan serta sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

“Bapenda melakukan pendataan objek pajak baru dan pemutakhiran data setiap tahunnya,” ungkap Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad, saat rapat bersama DPRD Parigi Moutong di Aula DPRD, Jumat 19 November 2021.  

Ia menuturkan pendataan objek pajak itu menyesuaikan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketersediaan dukungan operasional.

Baca juga: Proyeksi Separuh APBD Masih Ditopang APBN

Terkait pendataan dan pendaftaran objek PBB-P2 ini, Pemda mengimbau agar warga wajib pajak yang lahannya belum terdata atau belum memiliki lembar surat pajak terhutang (SPPT/pajak) untuk melaporkan secara mandiri ke Bapenda Parigi Moutong.

Upaya menggali potensi pendapatan daerah melalui pajak itu untuk mendongkrak APBD. Apalagi, dalam ringkasan penyusunan APBD tahun 2022, pada bagian pendapatan mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2021.

Penurunan pendapatan APBD tahun 2022 itu diakibatkan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU), pengurangan Dana Desa (DD) dan pengurangan Dana Bagi hasil (DBH).

“Namun, sektor pembiayaan daerah tidak mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun lalu,” tegasnya.

Parigi Moutong Gali Potensi Pendapatan Daerah melalui Pajak
Foto: Rapat DPRD bersama Pemda Parigi Moutong.
Parigi Moutong Gali Potensi Pendapatan Daerah melalui Pajak.

Baca juga: Genjot PAD, Pemda Parimo Ambil Upaya Khusus Turunkan Pajak

Sebelumnya, Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani menyarankan Pemda untuk memperkuat dua sektor yang mampu meningkatkan fiskal daerah.

Menurutnya, wilayah Parigi Moutong memiliki potensi dalam sektor kelautan dan sektor pertanian yang dapat dikembangkan guna meningkatkan pendapatan daerah.

“Pemda juga harus mempunyai target untuk kenaikan fiskal. Tentunya, harus memiliki komitmen dan perencanaan matang,” tuturnya.

Baca juga: Dua Sektor Sumbang Peningkatan Pendapatan Daerah Parigi Moutong

Dia berharap, nantinya Pemda dapat mengajukan rancangan presentasi di depan Gubernur secara langsung mengenai rencana pengembangan potensi itu.

“Untuk mendorong hal itu, DPRD sangat terbuka untuk itu dan akan kita fasilitasi, tinggal menunggu inisiatif dari Pemda,” jelasnya.

Ia menambahkan, Parigi Moutong nantinya dapat bersaing dengan wilayah Sulawesi Selatan. Karena telah memiliki produk beras organik.

Baca juga: Optimalisasi PAD, Dishub Uji Petik Parkir di Desa Toboli

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Digolongkan Rendah, Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Sulteng

Sulteng adalah salah satu dari 22 provinsi yang cakupan vaksinasi COVID-19 digolongkan relatif rendah di bawah rata-rata nasional.

160 Koperasi Tercatat Telah Mandiri di Parimo

160 Koperasi tercatat telah mandiri dan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Parimo.

Sosialisasi Aplikasi SiBIMO Sasar 12 Kecamatan

Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Bencana Kabupaten Parigi moutong (SiBIMO) menyasar 12 dari 23 Kecamatan yang tersebar di Parimo.

Pengda IJTI Sulteng Kecam Aksi Intimidasi Jurnalis Tv di Banggai

Pengda IJTI Sulteng mengecam keras aksi intimidasi terhadap jurnalis Tv one yang sedang menjalankan tugas di lapangan.

Lagi, Kepolisian Intimidasi Kerja Jurnalis di Sulteng

Intimidasi pihak kepolisian terhadap kerja-kerja jurnalis kembali terjadi di Sulteng tepatnya Kabupaten Banggai.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;