Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Perpanjang Masa Kontrak PPPK dari 1 Tahun Menjadi 5 Tahun

Ket. Foto: Pemkab Parigi Moutong Memperpanjang Masa Kontrak PPPK Menjadi 5 Tahun
Ket. Foto: Pemkab Parigi Moutong Memperpanjang Masa Kontrak PPPK Menjadi 5 Tahun Source: (Foto/ANTARA/ HO-Humas Pemprov Sulteng)

Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mengubah kebijakan dengan memperpanjang masa kontrak PPPK atau Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari 1 tahun menjadi 5 tahun.

Dalam keterangannya, Plt Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Aktorismo Kay, mengatakan kebijakan ini dilaksanakan sebagai bagian dari program 100 hari kerja yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.

Dalam surat dengan nomor 800. 1. 13. 2/4518/BID.PIKA tertanggal 23 Juni 2025, BKPSDM menyampaikan masa kontrak PPPK akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 5 tahun.

Diketahui kebijakan ini berlaku untuk seluruh PPPK yang selama ini bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Baca Juga:
142 Korban Terorisme di Sulawesi Tengah Terima Kompensasi Rp23,9 Miliar, LPSK Tegaskan Hak Penyintas Harus Terpenuhi

Dikutip dari Antara, dia menambahkan hal tersebut untuk mendukung proses itu.

Adapun dokumen-dokumen tersebut antara lain surat pengantar dari pimpinan unit kerja, SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2024, dokumen perjanjian kerja yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000, dan daftar hadir periode Juni 2024 sampai dengan Mei 2025.

Dia menyatakan seluruh berkas dimasukkan ke dalam map batik yang diberi label nama dan unit kerja.

Dia menerangkan BKPSDM juga menyediakan tautan unduh format dokumen perjanjian kerja dan pengisian data berdasarkan tahun pembentukan serta jenis jabatan fungsional.

Baca Juga:
Wakil Bupati Parigi Moutong Nilai Retret Kepala Daerah Jadi Sarana Strategis Perkuat Gagasan dan Sinergi Nasional

Misalnya, guru dan tenaga kesehatan formasi 2021 dan 2023 diinstruksikan untuk mengunduh dokumen lewat tautan khusus yang tersedia dalam surat edaran itu.

Dia menyebutkan khusus untuk pengumpulan berkas fisik, pihaknya mengatur warna peta snelhecter plastik berdasarkan jenis jurusan.

Menurutnya, untuk guru warna merah, kuning bagi tenaga kesehatan, dan tenaga teknis warna biru.

Dia mengatakan selain dalam bentuk fisik, semua dokumen juga harus diserahkan dalam format digital atau pdf.

Baca Juga:
Pemkab Parigi Moutong Dorong Transformasi Digital Lewat Bimtek Aplikasi SRIKANDI Demi Tata Kelola Arsip Modern

Dia melanjutkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menetapkan batas akhir pengambilan dokumen pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 melalui Lapangan PIKA BKPSDM.

Dia berharap PPPK segera mengurus dokumen yang diperlukan. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

142 Korban Terorisme di Sulawesi Tengah Terima Kompensasi Rp23,9 Miliar, LPSK Tegaskan Hak Penyintas Harus Terpenuhi

LPSK mengabarkan bahwa sebanyak 142 korban tindak pidana terorisme di wilayah Sulawesi Tengah telah menerima kompensasi dari negara

Wakil Bupati Parigi Moutong Nilai Retret Kepala Daerah Jadi Sarana Strategis Perkuat Gagasan dan Sinergi Nasional

Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, memberikan pandangannya terkait pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua

Pemkab Parigi Moutong Dorong Transformasi Digital Lewat Bimtek Aplikasi SRIKANDI Demi Tata Kelola Arsip Modern

Pemkab Parigi Moutong lakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

Pendampingan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor BNPB Terjunkan Tim Penanganan Darurat ke Parigi Moutong

Tim penanganan darurat diterjunkan ke Parigi Moutong untuk pendampingan penanganan bencana banjir dan tanah longsor.

Paket Bantuan Logistik Disalurkan Anggota Komisi III DPR untuk Korban Banjir di Kecamatan Bolano Parigi Moutong

Anggota Komisi III DPR, Matindas J Rumambi, menyalurkan paket bantuan logistik di Kecamatan Bolano, Parigi Moutong.

Berita Terkini

wave

Misteri "Orang Besar" di Balik Gusti dan Ripay: Pungli PETI Karya Mandiri Berjalan Mulus?

Dua nama pengumpul fee 12 persen terhadap pelaku PETI di Desa Karya Mandiri hingga saat ini belum tersentuh hukum.

Skandal Nepotisme di Kantor Wakil Bupati Parimo: Proyek Rehab Diduga "Diatur" untuk Keponakan Sendiri

Aroma Nepotisme menguat paska teridentifikasi ponakan Wabup mengerjakan Rehab ruangan wakil bupati Parigi moutong.

Nama Wakapolda Terseret Isu Bekingi PETI di Parigi Moutong, Helmi: Kita So Suruh Tangkap

Nama Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., dicatut dalam pusaran PETI di Parigi Moutong.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.


See All
; ;