Parigi Moutong, gemasulawesi - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menegaskan pentingnya komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Penekanan ini disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Parigi Moutong, Zulfinasran, dalam rapat yang membahas Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) di area pengadaan barang dan jasa.
Rapat tersebut berlangsung di Kantor Bupati pada Senin, 17 Maret 2025 dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan OPD terkait.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman bersama tentang strategi pencegahan korupsi, termasuk melalui penguatan indikator dan sistem yang menjadi bagian dari Monitoring Center for Prevention (MCP) di lingkungan pemerintah daerah.
Fokus utama pertemuan adalah membangun tata kelola pemerintahan yang mampu menekan potensi praktik korupsi dengan memanfaatkan sistem pengawasan yang terukur dan berkelanjutan.
“Melalui rapat dan koordinasi bersama ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, integritas kinerja dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi dasar penting dalam upaya memperkuat nilai-nilai integritas di setiap lini birokrasi.
Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, pengadaan barang dan jasa diharapkan bisa berjalan lebih baik tanpa ada potensi penyalahgunaan kewenangan atau celah korupsi.
Selain itu, penting bagi seluruh OPD memahami peran dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan IPKD dapat sesuai sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Zulfinasran juga menekankan bahwa pelaksanaan program IPKD harus melalui tahapan yang terencana dan terstruktur.
Tidak hanya sekadar memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan beriringan dan mendukung pencapaian tujuan bersama.
“Setiap tahapan dalam pelaksanaan IPKD harus dilakukan secara beriringan dan saling selaras antara satu tahapan dengan tahapan lainnya mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Pentingnya kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan juga ditekankan untuk memastikan efektivitas program.
Ketika seluruh proses berjalan selaras, maka hasil dari program yang dijalankan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Zulfinasran juga menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses tersebut. Menurutnya, masyarakat harus dapat merasakan manfaat dari program-program pemerintah yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan baik.
Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat diminta untuk benar-benar memperhatikan seluruh detail tahapan, dari awal hingga akhir, guna menghindari adanya ketidaksesuaian dalam implementasinya.
Ia menambahkan, bahwa dengan pendekatan yang sistematis, IPKD dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas OPD.
Selain itu, pelaksanaan IPKD juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, karena setiap langkahnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan profesional.
Ia berharap, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Parigi Moutong dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
