Jadwal PSU Pilkada 2025 Parigi Moutong Berpotensi Bergeser, Aspirasi Jamaat Gereja Adven Jadi Pertimbangan

Potret Ariyana selaku ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Parigi Moutong
Potret Ariyana selaku ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Parigi Moutong Source: (Foto/Abdul Main/gemasulawesi)

Parigi Moutong, gemasulawesi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong, Ariyana, mengungkapkan bahwa jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di Parigi Moutong berpotensi mengalami perubahan.

Hal ini terjadi karena KPU setempat berupaya mengakomodasi aspirasi jamaat Gereja Adven di kabupaten tersebut, yang menginginkan kesempatan untuk dapat menggunakan hak pilih mereka tanpa bertabrakan dengan hari ibadah mereka.

Sebelumnya, jadwal PSU Pilkada 2025 di Parigi Moutong telah ditetapkan pada 19 April 2025.

Namun, dengan adanya permintaan dari jamaat Gereja Adven, kemungkinan besar jadwal ini akan bergeser agar dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua pemilih.

Baca Juga:
UPT Lapas Kelas I Makassar Terus Memperkuat Nilai-Nilai Spiritual bagi Tahanan maupun WBP

KPU Parigi Moutong menilai bahwa sebagai penyelenggara pemilu, sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang adil dalam menggunakan hak pilihnya.

"Seluruh jamaat Gereja Adven meminta agar mereka diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya pada PSU nanti," jelas Ariyana di Parigi Moutong pada Kamis, 20 Maret 2025.

Dalam upaya mencari jalan keluar yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, KPU Parigi Moutong berencana menggelar rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Ariyana menyebutkan bahwa hasil konsultasi dengan KPU RI menyarankan agar segera dilakukan rapat lanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat.

Baca Juga:
Dua Warga Sukabumi Diringkus Kemenhut karena Diduga Jual Bagian Tubuh Satwa Dilindungi, 70 Tengkorak Diamankan

Proses koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil nantinya tidak hanya memperhatikan kepentingan salah satu kelompok, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknis dan administratif pelaksanaan PSU.

Dengan demikian, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan hak pilih warga tetap dapat terjamin.

"Olehnya kami mengagendakan insyaallah nanti pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret akan dilaksanakan rapat koordinasi," ujar Ariyana.

Dalam menentukan tanggal baru untuk PSU, KPU Parigi Moutong juga berupaya agar pelaksanaannya tidak berbenturan dengan perayaan hari besar keagamaan lainnya.

Baca Juga:
Beri Pesan ke Pemimpin Parigi Moutong, Eks Ketua Gemppar Minta Fakta Sejarah Pemekaran Tidak Diputar Balik

Hal ini dilakukan demi menghindari polemik lebih lanjut dan memastikan kelancaran proses pemilu ulang di daerah tersebut.

Ariyana menekankan bahwa KPU akan mempertimbangkan semua konsekuensi dari perubahan jadwal ini agar tidak ada hak suara yang diabaikan.

Dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada, KPU berharap hasil dari rapat koordinasi mendatang dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

"Tentunya harapan kami dengan mempertimbangkan segala aspek, olehnya kami berupaya menetapkan jadwal PSU sedapat mungkin bisa mengakomodasi seluruh hak suara dari pemilih," pungkas Ariyana.

Keputusan akhir terkait perubahan jadwal PSU di Parigi Moutong akan ditentukan setelah proses koordinasi dan konsultasi dengan seluruh pihak terkait selesai. (Abdul Main)

...

Artikel Terkait

wave

UPT Lapas Kelas I Makassar Terus Memperkuat Nilai-Nilai Spiritual bagi Tahanan maupun WBP

Nilai-nilai spiritual bagi tahanan maupun warga binaan pemasyarakatan terus diperkuat oleh UPT Lapas Kelas I Makassar, Sulsel.

Dua Warga Sukabumi Diringkus Kemenhut karena Diduga Jual Bagian Tubuh Satwa Dilindungi, 70 Tengkorak Diamankan

Kementerian Perhutanan menangkap dua orang Sukabumi Jawa Barat yang diduga menjual bagian tubuh satwa yang dilindungi

Beri Pesan ke Pemimpin Parigi Moutong, Eks Ketua Gemppar Minta Fakta Sejarah Pemekaran Tidak Diputar Balik

Eks Ketua Gemppar meminta para pemimpin Kabupaten Parigi Moutong nanti untuk tidak memutar balik fakta sejarah pemekaran wilayah

KPU Gorontalo Utara Mulai Menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terkait Paslon dalam PSU

Masukan dan tanggapan masyarakat mulai diterima oleh KPU Gorontalo Utara terkait pasangan calon bupati dan wabup dalam PSU.

Misteri Hilangnya Iptu Tomi Marbun Saat Operasi KKB di Papua Masih Jadi Tanda Tanya Besar, Begini Kronologi Awalnya

Polda Papua Barat bersiap menggelar pencarian tahap ketiga untuk menemukan Iptu Tomi Marbun yang hilang di Papua.

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;