Nasional, gemasulawesi – Berdasarkan laporan, Presiden Jokowi dikabarkan didesak untuk segera mencopot Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Benny Rhamdani.
Diketahui jika desakan untuk Presiden Jokowi tersebut muncul dikarenakan Benny Rhamdani diduga memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memobilisasi para pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri.
Mobilisasi yang dilakukan oleh Benny Rhamdani tersebut disebutkan untuk memenangkan salah satu pasangan capres dan juga cawapres untuk pemilu 2024.
Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional atau Unas, R Wijaya Dg Mapasomba, Benny diduga menggunakan pengaruh yang dimilikinya sebagai Kepala BP2MI.
Menurut laporan, tuduhan tersebut berawal setelah beredar exit poll pilpres tahun 2024 yang dominan dimenangkan oleh salah satu pasangan capres dan juga cawapres.
Mengenai hal ini, KPU telah mengeluarkan bantahannya untuk kebenaran dari hasil penghitungan suara itu.
Laporan yang sama menyampaikan jika berdasarkan exit poll yang beredar di media sosial, pasangan yang disebutkan tersebut menang dalam pemilu 2024 di banyak lokasi untuk di luar negeri.
Lokasi-lokasi yang disebutkan, seperti Timor Leste, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia dan Eropa.
Pasangan tersebut dikabarkan hanya mengalami kekalahan di Arab Saudi dan Timur Tengah.
Baca Juga:
Dikeluhkan, Aprindo Sebut Harga Beras Tinggi Karena Produsen Menaikkannya hingga 35 Persen
“Apalagi, Benny juga adalah Wakil Ketua Umum dari DPP Hanura yang menjadi partai politik yang mendukung pasangan yang dimaksud dalam pemilu 2024,” katanya.
Wijaya menambahkan jika Benny juga merupakan Wakil Ketua Pemenangan.
“Sebelumnya juga terdapat laporan jika Benny mengundang salah satu capres yang saat itu masih menjadi bakal capres untuk hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BP2MI tanpa memberikan undangan untuk capres yang lainnya,” ujarnya.
Baca Juga:
Masa Tenang, Sejumlah Titik di Jakarta Dilaporkan Masih Terlihat Alat Peraga Kampanye
Wijata memaparkan jika aksi yang dilakukan oleh Benny tersebut karenanya patut untuk dipertanyakan.
“Aksi itu juga patut untuk ditindak oleh presiden,” ucapnya.
Disebutkan jika di bulan November 2023 lalu, BP2MI sempat mengundang salah satu capres dalam salah satu acara pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia.
Bakal capres yang dimaksud dilaporkan memberikan motivasi para PMI yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan. (*/Mey)
