Nasional, gemasulawesi – Menurut Plt BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyatakan jika ASN yang bertugas di instansi pusat setingkat kementerian atau badan tidak boleh menolak untuk dipindahkan ke IKN.
Haryomo Dwi Putranto menegaskan jika hal tersebut bukan paksaan, melainkan adalah sebuah kewajiban.
Haryomo Dwi Putranto menekankan hal tersebut dikarenakan ASN telah membuat pernyataan dan perjanjian mengenai kesiapan untuk ditugaskan dimana saja.
Dalam kesempatan yang sama, Haryomo menerangkan jika pihaknya tidak mungkin memaksa seseorang untuk pindah dan mereka juga tidak boleh terus menolak memilih tidak mau pindah.
“Pada prinsipnya, perpindahan instansi pusat ke IKN merupakan perpindahan kantor beserta kelembagaannya, sehingga para ASN ikut pindah ke tempat kantornya berada,” katanya.
Haryomo menuturkan jika pemindahan ASN ke IKN menempuh proses dan juga berdasarkan dengan kebutuhan.
“Sepanjang diperlukan dan juga disiapkan untuk bekerja di IKN, maka ASN akan bekerja di IKN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haryomo Dwi Putranto menyatakan jika pihaknya pada prinsipnya adalah SDM-nya, kantornya dan juga kelembagaannya juga akan pindah.
“Dan itu menyatu menjadi satu,” ucapnya.
Sebelumnya, diketahui jika Kepala OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara), Bambang Susantono, menekankan pembangunan IKN terus menunjukkan hasil yang signifikan hingga sekarang.
Disebutkan Bambang jika pembangunan IKN untuk tahap kesatu secara keseluruhan telah mencapai 71,47% dengan total investasi mencapai sekitar 47,5 triliun rupiah.
Bambang memaparkan jika kemajuan pembangunan IKN tahap kesatu, diantaranya adalah pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang telah mencapai 100% dan juga pembangunan Sumbu Kebangsaan fase 1 yang telah mencapai sekitar 96,41%.
Selanjutnya, yakni pembangunan Istana Presiden beserta dengan lapangan upacara yang telah mencapai 54,07%.
Sebelumnya, BKN juga mengungkapkan jika ada 25 instansi dengan sekitar 2,505 ASN, termasuk dengan TNI/Polri, yang akan pindah ke IKN mulai bulan Agustus 2024.
Haryomo menerangkan jika pada prinsipnya, semua ASN akan pindah, namun, ada skala prioritas, dimana yang utama adalah memenuhi syarat untuk dapat dipindahkan berdasarkan penilaian kompetensi oleh BKN. (*/Mey)