Nasional, gemasulawesi – Menurut laporan, Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto, menyampaikan jika pemerintah RI terus mewaspadai munculnya konflik terbuka di Laut Cina Selatan.
Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto, menyatakan jika alasannya adalah sejumlah insiden yang terjadi di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini.
Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto, menyebutkan jika potensi konflik selalu ada di Laut Cina Selatan dikarenakan adanya tumpang tindih klaim kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan.
Hadi Tjahjanto menambahkan terlebih dengan Cina yang memaksakan klaim sepihak mereka atas seluruh wilayah Laut Cina Selatan yang mengacu kepada sejarah di masa lalu atau nine-dash lines.
Menurut Hadi, pihaknya juga mencatat seringnya terjadi insiden di wilayah Laut Cina Selatan yang jika tidak dikelola dengan baik nantinya akan dapat memicu konflik terbuka.
“Selain itu, Indonesia, yang memiliki wilayah di Laut Natuna Utara juga menjadi bagian dari Laut Cina Selatan, juga mempunyai kepentingan untuk mengelola sengketa tersebut agar situasi tetap kondusif dan juga damai,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam mengakui jika tujuan tersebut juga menghadapi tantangan saat ini dikarenakan Tiongkok secara sepihak mengeluarkan peta negaranya yang menambahkan 9 garis putus-putus (nine-dash line) menjadi 10 atau ten-dash lines.
“Klaim tersebut juga tumpang tindih dengan ZEE Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara,” ujarnya.
Hadi melanjutkan jika sengketa menjadi semakin rumit disebabkan rivalitas 2 negara adidaya, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat, menguat.
“Di satu sisi, Tiongkok semakin agresif dengan menempatkan kapal-kapal coastguard-nya di perairan-perairan sengketa, sedangkan Amerika Serikat juga membangun pakta pertahanan, yakni AUKUS dan QUAD untuk membendung pengaruh Tiongkok,” ucapnya.
Diketahui jika AUKUS terdiri dari Amerika Serikat, Inggris dan Australia, sedangkan QUAD beranggotakan Amerika Serikat, India, Jepang dan Australia.
Mengenai situasi tersebut, Hadi menerangkan Indonesia berkewajiban untuk menjalankan mandat pembukaan UUD 1945, yang diantaranya adalah memelihara perdamaian dunia.
Baca Juga:
Dukung Seluruh Proyek Strategis Nasional, AHY Tegaskan Kementerian ATR Akan Bekerja Secara Maksimal
Dia menegaskan Indonesia tidak ingin melihat wilayah Laut Cina Selatan justru dijadikan ajang proyeksi kekuatan negara adidaya dan juga menjadi episentrum konflik. (*/Mey)
