Mengenai Praktik Politik Identitas yang Menggunakan Agama, Said Aqil Sebut Dilarang Secara Tegas dalam Al Quran

Ket. Foto: Said Aqil Menegaskan Jika Praktik Politik Identitas yang Menggunakan Agama Dilarang dalam Al Quran
Ket. Foto: Said Aqil Menegaskan Jika Praktik Politik Identitas yang Menggunakan Agama Dilarang dalam Al Quran Source: (Foto/X/@nahdlatululama)

Nasional, gemasulawesi – Menurut laporan, mantan Ketua PBNU, Said Aqil Siroj, menyatakan jika praktik politik identitas yang menggunakan agama merupakan tindakan yang dilarang tegas di dalam Al Quran.

Said Aqil Siroj menerangkan jika akan sangat berbahaya jika agama digunakan sebagai alat politik.

Said Aqil Siroj menekankan jika itu adalah hal yang sama sekali tidak benar dan juga diharamkan dalam Al Quran.

Baca Juga:
Jadi Korban Kapal Tenggelam di Korea Selatan, Kepala BP2MI Harap 4 Pekerja Migran Indonesia Segera Ditemukan

Dia menilai politik identitas hanya akan mengakibatkan masyarakat Indonesia terpecah belah dan juga akan memicu konflik yang besar untuk ke depannya.

Said menambahkan jika praktik politik identitas juga akan memberikan ancaman untuk mereka yang menjadi kelompok minoritas karena mereka dapat menjadi sasaran intimidasi dari kelompok yang menjadi mayoritas.

Dalam kesempatan tersebut, Said Aqil mencontohkan fenomena 212 sebagai hasil dari politik identitas.

Baca Juga:
Terdapat Video Viral di Platform TikTok, Kepala BMKG Bantah Narasi yang Sebutkan Jakarta Alami Kelumpuhan Akibat Gempa Megathrust

Dia juga menegaskan penolakannya terhadap gerakan 212 karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam.

“Jika mereka menyebutnya sebagai kebangkitan Islam, maka itu bukan kebangkitan Islam karena mereka tidurnya di masjid dan melakukan salat di Monas,” katanya.

Menurut Said Aqil Siroj, jika kebangkitan Islam maka akan melakukan hal yang sebaliknya, yaitu tidur di jalan dan melakukan salat di masjid.

Baca Juga:
Salurkan Bantuan Pangan kepada 70 Ribu KPM di Labuhanbatu, Presiden Jokowi Janji Akan Terus Memberikannya hingga Juni 2024

Saat ditanyakan mengenai kemungkinan adanya politik identitas dalam Pemilu tahun 2024, Said Aqil Siroj mengakui jika praktik itu masih ada dan berharap semoga suatu saat dapat hilang.

Sebelumnya, Said Aqil juga mengkritik larangan buka bersama untuk ASN dan pejabat pemerintahan.

Dia menilai jika itu adalah bentuk over intervensi pemerintah di dalam kehidupan beragama.

Baca Juga:
Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Ridwan Kamil Sebut Jakarta Tak Pernah Dirancang Jadi Ibu Kota dan Ingatkan Sejarah Indonesia

Said Aqil juga meminta agar pemerintah mencabut larangan itu.

Said Aqil Siroj menjelaskan jika dapat saja maksud di balik larangan tersebut baik, yaitu dengan tidak melakukan pemborosan uang negara.

“Jika itu benar maksudnya, maka buka puasanya tidak boleh dilarang, namun, pengeluarannya ditekan dan menggunakan uang pribadi dari para ASN sendiri atau pejabat,” terangnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Lakukan Pengecekan Harga dan Pasokan Bahan Pangan, Menteri Perdagangan Kunjungi Pasar Kramat Jati di Jakarta Timur

Menteri Perdagangan dilaporkan melakukan kunjungan ke Pasar Kramat Jati di Jakarta Timur untuk mengecek harga dan pasokan bahan pangan.

Cuaca Ekstrem di Sebagian Besar Daerah, BMKG Sebut Akibat Adanya Intervensi 3 Bibit Siklon Tropis Sekaligus

Menurut BMKG, cuaca ekstrem yang terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia diakibatkan adanya intervensi 3 bibit siklon sekaligus.

Didampingi Ibu Negara, Presiden Jokowi Bertolak ke Sumatera Utara untuk Melakukan Kunjungan Kerja

Presiden Jokowi dikabarkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara hari ini, tanggal 14 Maret 2024, bersama dengan Ibu Negara.

Pastikan Berjalan Kondusif, Kemenkopolhukam Akan Kawal Pemilu 2024 hingga Tuntas

Kemenkopolhukam akan melakukan pengawalan terhadap Pemilu tahun 2024 hingga tuntas dan memastikan Pemilu 2024 berjalan secara kondusif.

Sekitar 1500 Laporan Masuk, Bawaslu Sebut Telah Tangani 140 Kasus Pelanggaran Hukum Selama Penyelenggaraan Pemilu 2024

Bawaslu menyebutkan telah menangani sekitar 140 kasus pelanggaran hukum yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Berita Terkini

wave

Tiga Jasad WNI Korban Kecelakaan Helikopter di Tanah Bumbu Berhasil Teridentifikasi

Tim DVI Polda Kalsel identifikasi tiga WNI korban helikopter BK117 D3, sementara dua jasad lainnya masih menunggu kepastian.

Presiden Prabowo Lantik Menteri dan Wakil Menteri Baru Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo memberhentikan dan melantik menteri serta wakil menteri baru dalam Kabinet Merah Putih 2024—2029.

Kemenkeu dan BI Perkuat Skema Burden Sharing untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Kemenkeu dan BI terapkan burden sharing hati-hati, dukung perumahan rakyat dan koperasi, jaga stabilitas moneter serta dorong pertumbuhan.

Kemendagri Dorong Pengaktifan Siskamling dan Optimalisasi Peran Satlinmas

Kemendagri terbitkan surat edaran mendorong pengaktifan kembali siskamling dan perkuat peran Satlinmas demi keamanan dan ketertiban.

Indonesia-GCC Percepat Perundingan FTA, Target Rampung 2025

Indonesia dan GCC melanjutkan perundingan FTA putaran ketiga, bahas perdagangan, investasi, hingga ekonomi halal dengan target selesai 2025.


See All
; ;