Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Fokus di Pulau Bali dan Jawa

<p>Foto: Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kantor Pos.</p>
Foto: Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kantor Pos.

Berita nasional, gemasulawesi– Penyaluran Bantuan sosial tunai di PT Pos Indonesia mulai dilakukan dengan memfokuskan penyaluran untuk calon penerima di daerah Jawa dan Bali.

“Meskipun PPKM diperluas ke wilayah lain, tapi kami fokus pekan ini di Jawa dan Bali dulu sekaligus konsolidasi dalam misal data dan dana sudah siap juga akan dibayarkan di luar Jawa dan Bali,” ungkap Ketua Tim Pelaksana Penyaluran BST Pos Indonesia, Haris Husein, Rabu 14 Juli 2021.

Dari 10 juta data calon penerima penyaluran Bantuan sosial tunai, saat ini 8 juta di antaranya sudah melewati proses cleansing dari Kemementerian Sosial. Namun, PT Pos baru menerima surat perintah bayar dari kemeneterian untuk 2 juta calon penerima.

Baca juga: Banjir Tomini Parigi Moutong, Enam Rumah Warga Rusak Berat

Dalam hal ini, pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan data yang diberikan Kementerian Sosial.

Sedangkan untuk target penyaluran Bantuan sosial tunai, pihaknya belum bisa menentukan angka tertentu selama pekan ini.

Berbeda dengan pencairan periode lalu, saat dana diprioritaskan untuk Lansia dan warga sakit, kini penyaluran Bantuan sosial tunai diprioritaskan untuk pengantaran ke rumah masing-masing.

Guna mencegah terjadi kluster covid-19, penyaluran lewat kantor pos dan komunitas belum menjadi prioritas.

“Jangan sampai penyaluran BST menjadi kluster baru. Kami belum bisa petakan karena masih baru, kami belum bisa targetkan tapi akan dilakukan optimal,” ujarnya.

Di sisi lain, PT Pos Indonesia mengaku belum mengetahui kapan penyaluran Bansos tambahan berupa beras 10 kg akan diberikan. Tetapi, pihaknya sempat menawarkan untuk sekaligus mengantarkan, namun hingga kini belum ada arahan dari Kementerian Sosial.

Baca juga: Penerima Bansos Tunai dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kg

Bansos untuk terdampak akibat tekanan ekonomi

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan Bansos Tunai untuk membantu masyarakat terdampak menghadapi tekanan ekonomi diakibatkan PPKM darurat sudah mulai digelontorkan sejak awal Juli 2021 lalu.

Risma mengatakan penyaluran Bantuan sosial tunai dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Masyarakat yang masuk dalam daftar penerima BST dapat mengambil di cabang Pos Indonesia. (***)

Baca juga: Penyaluran Bansos Tunai Sudah Dimulai Sejak Minggu Lalu

...

Artikel Terkait

wave

Ratusan Pinjaman Online Ilegal Diblokir, SWI Dorong Penegakan Hukum

172 pinjaman online ilegal diblokir Satgas Waspada Investasi (SWI). Dikhawatirkan merugikan karena bunga tagihan pinjaman tidak transparan

Kemendes PDTT: Pencairan Dana Desa Sudah Rp28 Triliun

Terhitung hingga Minggu 11 Juli 2021 kemarin, pencairan dana desa telah mencapai Rp28 triliun, atau setara dengan 40,02 persen.

Presiden: Gesekan TNI dan Polri Harus Disudahi

Presiden minta gesekan antara prajurit TNI dan Polri diminta tidak lagi terjadi di masa akan datang, karena merupakan alat negara.

Penyaluran Bansos Tunai Sudah Dimulai Sejak Minggu Lalu

Penyaluran Bansos Tunai dari Kemensos telah dimulai sejak minggu lalu. Untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat PPKM.

Sektor Pertanian Indonesia Kontribusi Pemulihan Ekonomi Nasional

Upaya dan kebijakan Kementan khususnya sektor pertanian Indonesia, mampu memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;