Penyaluran Bansos Tunai Sudah Dimulai Sejak Minggu Lalu

<p>Foto: Penyaluran Bansos tunai.</p>
Foto: Penyaluran Bansos tunai.

Berita nasional, gemasulawesi– Penyaluran Bansos Tunai dari Kemensos telah dimulai sejak minggu lalu. Untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi diakibatkan PPKM darurat saat ini.

“Bansos berupa uang sudah minggu kemarin,” ungkap Tri Rismaharini Menteri Sosial kepada media, Selasa, 13 Juli 2021.

Penyaluran Bansos tunai dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Masyarakat masuk dalam daftar penerima BST dapat mengambil di cabang Pos Indonesia.

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp300 ribu untuk setiap penerima.

Baca juga: Ekonom Faisal Basri Kritisi Vaksin Gotong Royong Individu

Penyaluran Bansos tunai seiring penerapan PPKM darurat dilaksanakan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran corona pada 3 Juli-20 Juli 2021.

Penyaluran Bansos tunai itu merupakan program lanjutan sebelumnya sempat dihentikan pada April 2021 lalu.

Kemudian, pemerintah memberikan Bansos untuk periode Mei dan Juni, sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai Rp600 ribu per penerima.

Selain itu, memberikan BST untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah juga memberikan Bansos lain berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke 18,8 juta penerima dan Program Keluarga Harapan (PKH) ke 10 juta penerima.

Baca juga: Penerima Bansos Tunai dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kg

Pemerintah tambah bantuan beras 5 Kg

Lalu, pemerintah akan menambah jenis bantuan berupa beras dengan kemasan 5 kg dan beras 10 kg. Penyaluran beras akan dilakukan Perum Bulog di masing-masing daerah. 

“Nanti Bulog yang akan membagi, alamatnya ada, nanti langsung ke penerima manfaat,” jelasnya.

Sebelumnya, seiring diberlakukannya PPKM darurat berdampak di beberapa sektor, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan Kementerian Sosial akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca juga: Polisi Tangkap Pelajar Curi Uang Tunai di Banggai

Teknis penyaluran Penyaluran Bansos tunai seperti biasa melalui kantor pos. Sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

Penyaluran bantuan ini tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Sosial, melainkan ada tambahan anggaran dari Pemerintah untuk dua bulan, yaitu pada bulan Mei dan Juni sebanyak Rp 2,3 triliun.

Upaya percepatan bantuan ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan penggunaan dana bansos yang dilakukan dari struk belanja penerima manfaat, jika dibelanjakan selain untuk kebutuhan pokok. (***)

Baca juga: Banjir Tomini Parigi Moutong, Enam Rumah Warga Rusak Berat

...

Artikel Terkait

wave

Sektor Pertanian Indonesia Kontribusi Pemulihan Ekonomi Nasional

Upaya dan kebijakan Kementan khususnya sektor pertanian Indonesia, mampu memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Diminta Terbuka Soal Penggunaan TKA di Indonesia

Pemerintah diminta untuk terbuka terkait penggunaan TKA di Indonesia. Sebab, publik patut mendapatkan informasi lengkap terkait itu.

Sistem Layer Cukai Tembakau Hambat Penurunan Jumlah Perokok

YLKI menyebut terhambatnya pengendalian dan penurunan jumlah perokok di Indonesia, terjadi karena banyaknya sistem layer cukai tembakau.

Polisi Grebek Gudang Penimbunan Obat Covid-19 di Jakarta Barat

Polisi menggerebek sebuah gudang penimbunan obat covid-19 azithromycin 500 mg, di Komplek Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat.

Satgas Covid-19 Kota Bula Didesak Perketat Penjagaan Pintu Masuk

Ketua DPRD Seram Timur, Maluku Noaf Rumauw, mendesak Satgas Covid-19 Kota Bula untuk memperketat penjagaan di setiap pintu masuk.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;