Berita Nasional, gemasulawesi – Pasokan batu bara untuk kebutuhan energi dalam negeri harus menjadi prioritas sebelum melakukan ekspor ke luar negeri. Mengingat di tahun 2021 realisasi DMO dibawah dari target 50 persen.
Hal itu diungkapkan, Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari dalam keterangan persnya dikutip dari Parlementaria, Rabu 5 Januari 2022.
Baca:PLN Tidak Terganggu Lonjakan Harga Batu Bara
Ia mengatakan, sikap Fraksi PKB tegas mendukung pelarangan ekspor batu bara, pemerintahwajib memperhatikan pemenuhan kebutuhan energi dalam neeri terlebih dahulu.
“Kebutuhan energi dalam negeri lebih utama. Itu dulu yang harus mendapatkan perhatian pemerintah,” tegasnya.
Lanjut dia, realisasi produksi batu bara hingga akhir tahun 2021 sebesar 611, 76 juta ton kurang lebih setengahnya telah di ekspor ke beberapa negara, realisasi ekspor itu baru mencapai 62,45 persen dari target 487 juta ton.
Baca: Polisi Ringkus Warga Pengguna Narkoba di Batui Selatan
Ia menjelaskan, walaupun pemerintah membutuhkan pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik namun realiasasi DMO hanya mencapai 46,16 persen dari target 137,50 juta ton.
“Kondisi ini sangat membahayakan bagi pasokan energi nasional. pemerintah harus didorong untuk meningkatkan pengawasannya terhadap pemegang IUP dan IUPK minerba agar lebih memperhatikan dan mematuhi aturan tentang pemenuhan DPO minimal 25 persen,” tekannya.
Baca: Bank Dunia Kasih Pinjaman Indonesia Rp5,4 T untuk Bangun PLTA 1 GW
Kata Ratna, jika ada pihak yang melanggar realisasi DMO kalau perlu dilarang ekspor selama satu tahun bukan satu bulan agar bisa memberikan efek jera.
Pihaknya juga mendesak pemerintah sefera merealisasikan pergantian dari energi fosil menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Percepatan pergantian energi fosil ke EBT adalah bentuk komitmen mewujudkan net zero emission di tahun 2060, itu janji Indonesia di forum-forum Internasional, tidak boleh menunda-nunda lagi realisasinya,” ungkapnya.
Diketahui, belum lama ini Pemerintah RI melalui Kementerian ESDM menetapkan larangan ekspor batu bara terhitung sejak 1 – 31 Januari 2022, tertuang dalam surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) bernomor B-1611/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021.
Kebijakan pelarangan ekspor batu bara dikeluarkan akibat PLN mengalami defisit batu bara yang dikhawatirkan akan berimbas pada terancamnya ketersediaan listrik bagi 10 juta pelanggan. (*/fan)
Baca: DPRD Parigi Moutong Ingatkan Dinkes Prioritaskan Vaksinasi Tenaga Guru
