Berita Nasional, gemasulawesi – Ratusan kepala daerah di Indonesia akan habis masa jabatan di tahun 2022, penjabat kepala daerah diminta untuk berlaku netral.
Hal itu diungkapkan, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan Selasa, 4 Januari 2021.
Ia mengatakan, sangat penting mengangkat penjabat kepala daerah secara transparan dan akuntabel mengingat kepentingan sangat besar dalam jabatan itu.
Baca: Pilkada 2020, Kapolda Sulteng Tuntut Personel Netral
“Harus dikawal dengan baik proses pengangkatan penjabatnya, jika terangkat dan tidak netral tentu akan mencederai proses demokrasi kedepannya,” terangnya.
Lanjut Mardani, penjabat kepala daerah tidak boleh ditunggangi kepentingan kelompok apalagi menjadi kaki tangan kekuasaan.
Baca: 137 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Diminta Segera Dihabiskan
Untuk memastikan iut, pihaknya akan mengawasi dengan baik proses pengangkatan hingga saat menjalankan kebijakan saat dilantik menjadi penjabat.
“Intinya kita akan mengawasi itu, jangan sampai mereka menyalahgunakan kewenangan jabatannya dan menguntungkan kelompok tertentu atau menjadi kaki tangan kekuasaan,” tegasnya.
Baca: P2KD Dinilai Tidak Netral, Sabran Runtu Mencari Keadilan
Kapasitas dan profesionalisme kata dia, harus menjadi dasar utama dalam mengangkat penjabat bukan ditunjuk karena kedekatan atau karena suka atau tidak.
Untuk diketahui pada tahun 2022, di seluruh Indonesia ada 101 kepala daerah habis masa jabatannya.
Akan terjadi kekosongan Pemimpin kepala daerah kurang lebih dua tahun hingga pemilihan serentak dilaksanakan di tahun 2044.
Itu terjadi sebagai akibat dari tidak diubahnya UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Konsekuensinya jabatan pada sejumlah kepala daerah tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota terjadi kekosongan selama dua tahun. (*/fan)
