Pemerintah Perluas Penyaluran BLT Rp30 Triliun untuk 35 Juta Keluarga, Dorong Kesejahteraan

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan usai meninjau Sekolah Rakyat di Tangerang.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan usai meninjau Sekolah Rakyat di Tangerang. Source: (Foto/ANTARA/Azmi Samsul)

Nasional, gemasulawesi - Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

Program tersebut ditujukan bagi lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Teddy menuturkan, tambahan anggaran senilai Rp30 triliun itu merupakan hasil dari efisiensi belanja yang telah dilakukan pemerintah sejak awal tahun 2025.

Seskab menerangkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu per bulan akan disalurkan kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember.

Baca Juga:
Bulog Pastikan Beras Bantuan dan SPHP Layak Konsumsi dengan Kualitas Terjaga

Ia menjelaskan bahwa penerima bantuan mencakup masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4 menurut data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).

“Bantuan langsung tunai selama tiga bulan ini berasal dari hasil efisiensi anggaran yang telah dijalankan pemerintah sejak awal tahun, dengan total sebesar Rp30 triliun yang dialokasikan untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM),” kata Seskab Teddy dalam keterangannya usai meninjau Sekolah Rakyat di Tangerang, melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebagai informasi, pemerintah melakukan penambahan jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun ini.

Penambahan tersebut mencakup sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga:
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jumlah itu di luar penerima BLT reguler yang selama ini disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada 20,88 juta KPM melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Seskab menyampaikan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran guna memastikan penggunaan dana menjadi lebih efektif dan bermanfaat.

Langkah ini dimaksudkan agar anggaran dapat difokuskan pada program-program kesejahteraan masyarakat yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyampaikan, BLT bagi 35,04 juta KPM yang diluncurkan Jumat (17/10) mulai dicairkan Senin melalui Himbara dan PT Pos.

Baca Juga:
Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

“Inilah alasan pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Hal-hal yang belum mendesak dan belum terealisasi kami alihkan untuk program ini. Hasilnya, pekan depan sekitar 35 juta keluarga, atau setara 140 juta orang, sudah bisa merasakan manfaatnya,” ujar Teddy.

Ia menyampaikan bahwa bantuan langsung tunai untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang resmi diluncurkan pada Jumat (17/10), mulai disalurkan pada Senin ini melalui jaringan bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

“Selama tiga bulan, masing-masing keluarga akan menerima Rp300 ribu setiap bulan. Artinya, saat pencairan pekan depan, mereka akan langsung mendapatkan total Rp900 ribu,” katanya.

Teddy berharap program ini dapat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk keperluan pendidikan anak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jakarta pantau udara real-time melalui 111 SPKU, sarankan masyarakat kurangi aktivitas luar, siapkan sistem peringatan dini polusi.

MK Perintahkan Pembentukan Lembaga Independen Awasi Sistem Merit ASN

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR membentuk lembaga independen untuk mengawasi penerapan sistem merit ASN.

DPR Minta Imigrasi Perbaiki Sistem SDUWHV Setelah Ribuan Pelamar Mengeluh Kesulitan Unggah Dokumen

Kritik DPR terhadap sistem Imigrasi yang bermasalah pada program Work and Holiday Visa, menyebabkan ribuan pelamar gagal mengunggah dokumen.

Posko Darurat Korban Kebakaran Utan Kayu Selatan Diperpanjang, Bantuan Logistik dan Makanan Disalurkan

Posko tenda diperpanjang hingga Minggu, 12 warga tetap mengungsi, bantuan sembako dan makanan siap saji telah diberikan.

Saan Mustopa Minta Evakuasi Korban Ponpes Sidoarjo Tuntas dan Transparan

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa desak pemerintah pastikan evakuasi korban ponpes Sidoarjo selesai menyeluruh dan tanpa polemik.

Berita Terkini

wave

PT Bukit Asam Catat Produksi dan Penjualan Batu Bara Tumbuh, Optimis Hadapi Tekanan Pasar Global

PTBA mencatat produksi 35,90 juta ton hingga kuartal III-2025, didukung efisiensi, penjualan meningkat, permintaan pasar kuat.

Polresta Samarinda Tangkap 10 Tahanan Kabur, Polisi Terus Memburu Lima Buronan dan Tingkatkan Keamanan Sel

Polresta Samarinda berhasil menangkap 10 tahanan kabur, sementara lima lainnya masih diburu dengan penguatan sistem keamanan.

Pemerintah Perluas Penyaluran BLT Rp30 Triliun untuk 35 Juta Keluarga, Dorong Kesejahteraan

Pemerintah menyalurkan BLT Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan kepada 35 juta keluarga, hasil efisiensi anggaran tahun 2025.

Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jakarta pantau udara real-time melalui 111 SPKU, sarankan masyarakat kurangi aktivitas luar, siapkan sistem peringatan dini polusi.

MK Perintahkan Pembentukan Lembaga Independen Awasi Sistem Merit ASN

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR membentuk lembaga independen untuk mengawasi penerapan sistem merit ASN.


See All
; ;