Nasional, gemasulawesi - Sekitar 50 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan mengikuti kegiatan retret gelombang kedua yang akan digelar pada akhir bulan Juni 2025. Retret ini akan berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dan menjadi lanjutan dari program pembekalan sebelumnya yang telah digelar pada Februari lalu.
Program ini dirancang untuk memberikan pembekalan kepemimpinan kepada para kepala daerah sebelum mereka menjalankan tugas pemerintahan di wilayah masing-masing.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa peserta retret gelombang kedua terdiri dari sekitar 50 orang kepala daerah terpilih.
Meski demikian, Tito belum bisa memastikan kehadiran Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara tersebut, karena keduanya belum memberikan konfirmasi untuk hadir.
"Akhir bulan ini yang untuk tahap kedua kan lebih kurang 50 orang ya. Lima puluh orang itu di Jatinangor," jelas Tito Karnavian pada hari Selasa, 10 Juni 2025.
Dalam hal isi kegiatan, Tito menyampaikan bahwa materi dan bentuk pembekalan yang akan diberikan dalam retret gelombang kedua tidak akan jauh berbeda dengan retret gelombang pertama yang telah dilaksanakan pada 21 sampai 28 Februari 2025 di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kemampuan manajerial, integritas, serta visi pembangunan dari para kepala daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebutkan bahwa peserta retret kali ini adalah para bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang telah resmi dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ia juga menambahkan bahwa durasi retret kali ini tidak akan sepanjang retret sebelumnya di Akmil, yang berlangsung selama delapan hari penuh.
Menurut Bima, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan efektif.
Selain itu, retret ini juga menjadi momen penting untuk membangun komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menjembatani pemahaman tentang kebijakan nasional.
Setelah retret gelombang kedua selesai dilaksanakan, Bima mengungkapkan bahwa pemerintah juga akan menyelenggarakan satu sesi retret tambahan.
Retret lanjutan ini dikhususkan untuk kepala daerah yang berasal dari wilayah yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). (*/Risco)
