Sekjen Gerindra Muzani Pastikan Ketum PDIP Megawati Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Meski di Luar Koalisi

Potret Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada awak media
Potret Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada awak media Source: (Foto/HO-ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am)

Nasional, gemasulawesi - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun dari luar koalisi.

Hal itu disampaikan Muzani setelah adanya pertemuan antara Megawati dan Presiden Prabowo yang berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin malam, 7 April 2025. 

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi Idulfitri antara kedua tokoh nasional tersebut.

Pertemuan yang berlangsung hangat itu menandai hubungan yang cukup baik antara Presiden Prabowo dan Megawati meski partai yang dipimpin oleh Megawati tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini.

Baca Juga:
Heboh Mobil Dinas Kemhan Diduga Dipakai Transaksi dengan PSK, Kemenhan Tegaskan Pihaknya akan Telusuri Pengendara

Momen itu pun dinilai cukup strategis karena menunjukkan sinyal dukungan moral dari PDI Perjuangan terhadap pemerintahan yang tengah berjalan.

Dalam konteks ini, Megawati menyampaikan bahwa stabilitas pemerintahan sangat penting bagi kesejahteraan rakyat, sehingga perlu mendapat dukungan luas, meskipun tidak selalu dalam bentuk dukungan struktural melalui koalisi formal.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu apabila dianggap perlu silahkan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," ujar Muzani pada Rabu 9 April 2025.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Megawati bersedia berkontribusi melalui jalur non-koalisi dalam mendukung agenda-agenda strategis pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Ini bisa menjadi bentuk oposisi yang konstruktif atau dukungan yang tetap kritis, sehingga pemerintahan tetap berjalan dalam sistem check and balance yang sehat.

Lebih lanjut, Muzani menambahkan bahwa Megawati juga menekankan pentingnya agar pemerintahan Presiden Prabowo terus mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakannya.

Ia menyebutkan bahwa harapan itu sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo yang ingin memperkuat ekonomi rakyat, ketahanan nasional, serta pembangunan di berbagai sektor strategis.

"Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu. Jadi pada prinsipnya ibu Megawati juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan," sambung Muzani.

Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk komunikasi politik yang menunjukkan keterbukaan antara kekuatan politik besar di Indonesia dalam mendukung stabilitas nasional.

Meskipun berada di luar koalisi resmi, PDI Perjuangan tetap membuka ruang dialog untuk mendukung langkah-langkah positif pemerintah. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Heboh Mobil Dinas Kemhan Diduga Dipakai Transaksi dengan PSK, Kemenhan Tegaskan Pihaknya akan Telusuri Pengendara

Kementerian Pertahanan RI menanggapi adanya video yang menampilkan dugaan mobil Kemenhan dipakai untuk transaksi PSK

Soal Wacana Pemiskinan Keluarga Koruptor, KPK Nilai Pihaknya Perlu Melakukan Diskusi Mendalam untuk Menanggapi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut pihaknya perlu melakukan diskusi mendalam terkait wacana pemiskinan keluarga koruptor

Ketua MUI Cholil Nafis Tak Setuju Jika Presiden Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Begini Alasannya

Ketua MUI, Cholil Nafis tidak setuju apabila Presiden RI Prabowo Subianto melakukan evakuasi warga Gaza Palestina ke Indonesia

Prabowo Tak Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor, Menko Yusril Nilai Presiden Junjung Tinggi Prinsip Kehati-hatian

Menko Yusril menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto yang tak setuju dengan penerapan hukuman mati untuk koruptor

Menteri ESDM Bahlil Pastikan Pemerintah Siap Ambil Sikap Tegas jika Dugaan BBM Tercampur Air di Klaten Terbukti

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyoroti adanya dugaan BBM tercampur dengan air di salah satu SPBU di Klaten baru-baru ini

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;