Nilai Indonesia Terdampak Tarif Impor AS, MPR Dorong Pemerintah Manfaatkan BRICS untuk Perluas Pasar Ekspor

Potret Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno ketika menyampaikan suatu hal dalam suatu rapat
Potret Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno ketika menyampaikan suatu hal dalam suatu rapat Source: (Foto/ANTARA/HO-MPR)

Nasional, gemasulawesi - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat sektor ekspor nasional, khususnya sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor baru yang ditetapkan oleh Amerika Serikat.

Dalam kebijakan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak signifikan, dengan tarif mencapai 32 persen.

Kebijakan baru AS ini dinilai berpotensi menekan perekonomian nasional jika tidak diantisipasi dengan langkah-langkah strategis.

Menanggapi situasi tersebut, Eddy menilai bahwa pemerintah harus memanfaatkan keanggotaannya di forum ekonomi internasional BRICS sebagai jalan alternatif untuk memperluas pasar ekspor.

Baca Juga:
Soroti Ketua KPK di Dalam Jajaran Komite Pengawasan Danantara, Said Didu: Seharusnya Penegak Hukum Tidak Masuk

Menurutnya, langkah ini penting agar ketergantungan Indonesia terhadap pasar tertentu bisa dikurangi, dan pada saat yang sama menjaga stabilitas neraca perdagangan nasional.

Dalam pandangan Eddy, pasar di negara-negara anggota BRICS dapat menjadi solusi konkret dalam menghadapi hambatan dagang dari negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat.

“Di awal pemerintahan, Presiden Prabowo sudah bergerak cepat dengan bergabung dan menjadi anggota tetap BRICS. Sekarang waktunya memanfaatkan status anggota tetap BRICS guna perluas pasar ekspor,” jelas Eddy pada Sabtu 5 April 2025.

Eddy juga menegaskan bahwa langkah tersebut perlu segera direalisasikan agar Indonesia tidak terlalu terdampak oleh kebijakan seperti yang sedang diterapkan oleh AS.

Baca Juga:
Dorong Pemerintah Indonesia Lawan Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat, Adi Prayitno: Kita Bangsa Strong

Ia menambahkan bahwa BRICS memiliki potensi besar sebagai pasar alternatif, karena terdiri dari negara-negara berkembang dengan populasi yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Menurut Eddy, jika strategi ini dijalankan dengan serius, maka Indonesia bisa mempertahankan kinerja ekspornya dan menghindari potensi penurunan pendapatan negara dari sektor perdagangan.

Selain itu, pemanfaatan BRICS juga dipandang sebagai peluang untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, sekaligus mempererat hubungan dagang dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.

Melalui pandangan ini, Eddy berharap pemerintah dapat mengambil inisiatif lebih cepat dan taktis dalam menjawab tantangan global, khususnya dalam menjaga keberlanjutan ekspor nasional.

Baca Juga:
Kuasa Hukum Korban Yakin Oknum TNI AL Lakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Jurnalis Kalsel, Begini Alasannya

Ia juga mengingatkan agar jangan sampai kebijakan luar negeri negara lain membuat perekonomian nasional terpuruk karena lemahnya diversifikasi pasar ekspor.

Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk memperkuat eksistensinya di pasar internasional melalui jalur-jalur baru seperti BRICS. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soroti Ketua KPK di Dalam Jajaran Komite Pengawasan Danantara, Said Didu: Seharusnya Penegak Hukum Tidak Masuk

Pegiat media sosial, Said Didu menilai Ketua KPK seharusnya tidak masuk ke jajaran komite pengawasan di Danantara

Dorong Pemerintah Indonesia Lawan Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat, Adi Prayitno: Kita Bangsa Strong

Pengamat Adi Prayitno menilai pemerintah Indonesia perlu membalas kebijakan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat

Kuasa Hukum Korban Yakin Oknum TNI AL Lakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Jurnalis Kalsel, Begini Alasannya

Kuasa hukum korban pembunuhan terhadap jurnalis wanita di Banjarbaru yakin tersangka oknum TNI AL melakukan pembunuhan berencana

Denny Siregar Nilai Hidayat Nur Wahid Cuma Cari Muka usai Minta Presiden Tetapkan 3 April Sebagai Hari NKRI

Denny Siregar menilai Hidayat Nur Wahid hanya cari muka ketika meminta Presiden tetapkan 3 April sebagai hari NKRI

Eks Stafsus Bantah Narasi Kemenkeu RI Tak Pernah Lapor Penggunaan Uang Hasil Pajak, Sebut Realisasi APBN Selalu Dirilis

Eks stafsus Menteri keuangan RI, Yustinus Prastowo bantah narasi Kemenkeu tidak menyampaikan penggunaan uang hasil pajak

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;