Nasional, gemasulawesi - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua.
Retret ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan untuk sebagian kepala daerah.
Menurut Bima, dari total peserta yang direncanakan, masih ada sekitar 49 kepala daerah yang belum sempat mengikuti kegiatan retret gelombang pertama.
Bima menyebutkan bahwa sekitar 25 kepala daerah akan dijadwalkan mengikuti retret gelombang kedua ini.
Para peserta yang akan ikut di antaranya berasal dari kelompok kepala daerah yang sebelumnya tidak bisa hadir, termasuk beberapa kepala daerah yang gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sebagian dari ini akan mengikuti gelombang kedua, yaitu yang teman-teman di Bali nggak sempat ikut, kemudian ada yang gugatannya ditolak di MK." ujar Bima Arya, dilansir pada Jumat 4 April 2025.
Dalam pernyataannya, Bima juga menegaskan bahwa anggaran untuk pelaksanaan retret ini sudah disiapkan sepenuhnya.
Ia memastikan bahwa penghitungan anggaran sudah dilakukan dan dirancang untuk mencakup seluruh kepala daerah.
Meski demikian, pihaknya akan membuat konsep yang lebih sederhana untuk gelombang kedua ini, dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya.
"Anggaran sudah disiapkan semua, kami kan sudah hitung. Jadi anggaran retret ini memang untuk seluruh kepala daerah, tinggal nanti konsepnya lebih disederhanakan saja," ujar Bima.
Mengenai lokasi pelaksanaan retret gelombang kedua, Bima belum memberikan kepastian.
Ia menyebutkan bahwa tempat kegiatan belum tentu akan sama dengan sebelumnya, di mana retret gelombang pertama digelar di Magelang.
Untuk gelombang kedua, kemungkinan lokasi bisa saja berbeda dan disesuaikan dengan konsep minimalis yang akan diusung dalam kegiatan tersebut.
"Tempatnya belum bisa dipastikan, bisa di Magelang, bisa di tempat lain dengan konsep yang lebih minimalis, kira-kira 25-30 kepala daerah," kata Bima menambahkan.
Dengan pelaksanaan retret gelombang kedua ini, diharapkan seluruh kepala daerah dapat mendapatkan pembekalan dan ruang refleksi yang sama sebagaimana peserta di gelombang pertama.
Pemerintah juga tampaknya ingin menjaga kesinambungan komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah melalui retret. (*/Risco)
