Kemendikbud Buka Beasiswa Magang Bersertifikat Mahasiswa Vokasi

<p>Foto: Illustrasi Mahasiswa Vokasi.</p>
Foto: Illustrasi Mahasiswa Vokasi.

Berita nasional, gemasulawesi– Kemendikbud membuka kesempatan bagi mahasiswa vokasi diseluruh Indonesia, untuk mendapatkan program beasiswa magang bersertifikat.

“Program itu memberikan kesiapan untuk terjun di dunia kerja setelah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi,” Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Wikan Sakarinto, dikutip dari laman Kemendikbud, Sabtu 24 Juli 2021.

Beasiswa magang bersertifikat merupakan Program Kampus Merdeka Vokasi 2021 bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Baca juga: KKP Segera Resmikan Pendidikan Vokasi Parigi Moutong

Nantinya, mahasiswa juga akan mendapatkan beasiswa magang bersertifikat. Mulai dari dana pendidikan/ pemagangan hingga dana pendukung seperti biaya hidup, dana asuransi, dan lain-lain.

Ada 110 perusahaan mitra dengan total kuota 9.034 posisi untuk program beasiswa magang.

Beberapa contoh sektor pekerjaan ditawarkan kepada mahasiswa adalah teknologi, kesehatan, BUMN, multilateral dan nonprofit, serta bidang profesional lainnya.

“Pokoknya, sebelum lulus, jangan sampai anak-anak kita belum pernah terjun ke air. Dua program ini memastikan anak-anak siap berenang di lautan setelah lulus dari kampus. Kami menerjunkan anak-anak belajar berenang di lautan, dengan dua program ini,” ujarnya.

Baca juga: Menaker: 2021-2022 Dicanangkan Sebagai Tahun Program Magang

Program beasiswa kesempatan hadapi persaingan global

Program beasiswa magang ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa jenjang D2, D3, maupun sarjana terapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) berkolaborasi dengan LPDP.

Industri juga wajib memberikan pelatihan dan program pemagangan berbasis project.

“Program ini didesain untuk memberi kesempatan bagi yang sungguh-sungguh dan benar-benar terbaik, para calon pemimpin. Di sisi lain, industri wajib melatih dan memberi pemagangan berbasis project,” kata dia.

Baca juga: Pendidikan Vokasi di Sulawesi Tengah Solusi Penyediaan SDM

Sementara itu, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Ditjen Diksi, Ahmad Saufi mengatakan, program itu merupakan salah upaya untuk mahasiswa agar bisa menghadapi persaingan global.

Dan adaptasi dengan perkembangan dunia industri baik dalam maupun luar negeri.

“Kami terus memperkuat kualitas lulusan PTV seluruh jenjang. Kami juga berharap dapat meningkatkan link and match antara sumber daya manusia vokasi dengan DUDI,” tutupnya. (***)

Baca juga: Parimo Buka Penerimaan Peserta Didik Vokasi Kelautan dan Perikanan

...

Artikel Terkait

wave

Aksi Warga Purworejo Gugat Ganjar Pranowo: Tolak Bendungan Bener

Aksi warga Purworejo gugat Ganjar Pranowo Gubernur jawa Tengah, tolak bendungan bener ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Lambat Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, Ini Dugaan BPK

Ini dugaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas lambatnya serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanganan covid-19.

KPAI Minta Pemerintah Siapkan Beasiswa Cegah Anak Putus Sekolah

KPAI minta pemerintah siapkan beasiswa dan fasilitas belajar daring cegah anak putus sekolah. Akibat dampak pandemi covid19,

ICW Desak Firli Bahuri Mundur dari Jabatan Ketua KPK

ICW desak Firli Bahuri mundur dari jabatan Ketua KPK, Menyusul temuan Ombudsman mengenai pelanggaran prosedur dan pelaksanaan TWK.

India Batalkan Bea Masuk Anti Dumping Produk Baja Indonesia

India batalkan bea masuk anti dumping produk baja Indonesia. Menyusul adanya tindakan diplomatik Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;