KPAI Minta Pemerintah Siapkan Beasiswa Cegah Anak Putus Sekolah

<p>Foto: Illustrasi Anak Putus Sekolah.</p>
Foto: Illustrasi Anak Putus Sekolah.

Berita nasional, gemasulawesi– KPAI minta pemerintah siapkan beasiswa cegah anak putus sekolah. Akibat dampak pandemi covid19.

“Kami mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa dan fasilitas belajar daring,” sebut Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dalam keterangan tertulis, Jumat 23 Juli 2021.

Dalam momen peringatan Hari Anak Nasional, KPAI minta pemerintah siapkan beasiswa, cegah anak putus sekolah.

Baca juga: KPAI Dorong Pemerintah Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Permasalahan ekonomi dialami keluarga, berdampak langsung pada kelangsungan pendidikan.

Beberapa alasan ekonomi mendasari anak putus sekolah di masa pandemi. Diantaranya karena tidak mampu membayar SPP selama berbulan-bulan lamanya, tidak memiliki alat daring.

Terpaksa harus bekerja membantu orang tua dan bahkan memutuskan menikah di usia dini.

Dia berharap, pemerintah daerah hadir untuk membantu memenuhi hak anak yang kehilangan salah satu atau kedua orangtua akibat Covid-19.

“KPAI mendorong pemerintah daerah memastikan pemenuhan hak anak-anak yang kehilangan orangtuanya, seperti pemenuhan hak atas pendidikannya, memastikan pengasuhan keluarga terdekat, hak pemenuhan kesehatan dan lain sebagainya,” tuturnya.

Baca juga: Proyeksi Separuh APBD Masih Ditopang APBN

Penanganan butuh dukungan APBN dan APBD

Penanganan ini tentu memerlukan kehadiran negara serta dukungan APBN dan APBD demi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak yang masih di bawah umur.

Salah satu contoh kasus pandemi Covid-19 berimbas pada anak terjadi di Kampung Linggang Purworejo, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Seorang anak berusia 10 tahun, Vino, kehilangan kedua orang tuanya Lina Safitri (31) dan Kino Raharjo (31) karena terinfeksi Covid-19.

Baca Juga: Kemensos Usul Gunakan Kartu Elektronik Percepat Penyaluran Bansos

Lina Safitri diketahui meninggal Senin 19 Juli 2021 dalam kondisi sedang mengandung 5 bulan. Sehari berselang, Selasa 20 Juli 2021 giliran sang ayah, Kino Raharjo meninggal dunia. Karena kedua orangtuanya dirawat di rumah sakit, Vino akhirnya menjalani isolasi mandiri ditemani oleh saudara dan rekan dekat ayahnya.

Sementara ia tidur didalam rumah, rekan sang ayah tidur di depan pintu dengan beratapkan tenda. (***)

Baca juga: Kemenkes Putuskan Disdik dan Sekolah Laksanakan Vaksinasi Anak

...

Artikel Terkait

wave

ICW Desak Firli Bahuri Mundur dari Jabatan Ketua KPK

ICW desak Firli Bahuri mundur dari jabatan Ketua KPK, Menyusul temuan Ombudsman mengenai pelanggaran prosedur dan pelaksanaan TWK.

India Batalkan Bea Masuk Anti Dumping Produk Baja Indonesia

India batalkan bea masuk anti dumping produk baja Indonesia. Menyusul adanya tindakan diplomatik Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.

Kemensos Usul Gunakan Kartu Elektronik Percepat Penyaluran Bansos

Kemensos usul Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) gunakan kartu elektronik percepat penyaluran Bansos, Seperti ATM itu.

Ini Empat Program Kemnaker Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Sejak 2020, telah digulirkan empat program Kemnaker untuk percepat pemulihan ekonomi nasional, menanggulangi dampak pandemi covid-19.

Masyarakat Suku Anak Dalam Jambi Dapat 80 Unit Rumah dari KemenPUPR

Direktorat Jenderal Perumahan KemenPUPR bangun 80 unit rumah khusus bagi masyarakat Suku Anak Dalam Jambi, di Merangin dan Sarolangun.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;