Ini Empat Program Kemnaker Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

<p>Foto: Ilustrasi tenaga kerja.</p>
Foto: Ilustrasi tenaga kerja.

Berita nasional, gemasulawesi– Sejak 2020, telah digulirkan empat program Kemnaker untuk percepat pemulihan ekonomi nasional.

“Keempat program itu merupakan wujud keseriusan kami menanggulangi dampak pandemi covid-19 di sektor ketenagakerjaan,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan pers resmi, Jumat 23 Juli 2021.

Selain program Kemnaker bantuan subsidi upah untuk percepat pemulihan ekonomi itu diberikan kepada 12,2 juta orang.

Baca juga: Kemnaker Sinyalir Masih Ada Perusahaan Beroperasi Saat PPKM

Ada pula program Kemnaker untuk percepat pemulihan ekonomi nasional yaitu Kartu Prakerja menyasar 5,5 juta orang.

Program Kemnaker untuk percepat pemulihan ekonomi nasional lainnya adalah bantuan Produktif Usaha Mikro mencapai 12 juta orang. Serta program Padat Karya di kementerian atau lembaga menyasar 2,6 juta orang.

“Program lainnya, adalah jaring pengaman perluasan kesempatan kerja, seperti program wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis mencapai 322.000 orang,” sebutnya.

Ia menuturkan, program Kemnaker telah banyak diluncurkan untuk penanganan pandemi, yakni pelatihan vokasi dengan metode blended training mencapai 121.000 orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11.000 tenaga kerja, serta kompetensi mencapai 750.000 orang.

Tidak ketinggalan, kementrian juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di tengah pandemi dengan menempatkan 948.000 orang di dalam maupun luar negeri.

“Jika ditotal, upaya pemerintah mengatasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta. Melebihi penduduk usia kerja terdampak Covid-19 yang menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 29,12 juta orang,” terang dia.

Baca juga: Tenaga Pendidik Non PNS Dapat Subsidi Upah

Izin investasi untuk serap tenaga kerja 

Pemerintah juga telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan izin investasi.

Hal ini dilakukan guna memastikan investasi dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Selain itu, langkah itu dimaksudkan agar investasi dilakukan bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan karakteristik masing-masing daerah.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah bagi pekerja atau buruh di tahun 2021.

Program Kemnaker bantuan subsidi upah diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK sebagai akibat pandemi covid-19.

Ia menambahkan, program Kemnaker berupa kebijakan bantuan subsidi upah dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya. Sekaligus membantu pemulihan ekonomi nasional. (***)

Baca juga: Bulan Ini, Dana Hibah Pariwisata Bergulir ke Daerah

...

Artikel Terkait

wave

Masyarakat Suku Anak Dalam Jambi Dapat 80 Unit Rumah dari KemenPUPR

Direktorat Jenderal Perumahan KemenPUPR bangun 80 unit rumah khusus bagi masyarakat Suku Anak Dalam Jambi, di Merangin dan Sarolangun.

Petani di Sulsel Berhaji Hasil Penjualan Komoditas Porang dan Walet

Pembudidayaan komoditas porang dan walet kini menjadi primadona di Sulawesi Selatan. Bahkan, harga jual tinggi membuat petani bisa berhaji.

BUMN Sektor Peternakan Diminta Jaga Stabilitas Harga Perunggasan

BUMN sektor peternakan diminta intervensi untuk menjaga stabilitas harga perunggasan DOC atau bibit ayam broiler tingkat peternak rakyat.

Rendah, Serapan Dana Penanganan Covid 19 di Sulawesi Tengah

Kementrian dalam negeri (Kemendagri) sebut serapan dana penanganan covid 19 di Sulawesi Tengah rendah, tidak sampai satu persen.

Pemprov Sulteng Tunggu Edaran Perpanjangan PPKM

Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng tunggu edaran perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat, kabarnya hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;