Berita nasional, gemasulawesi– Kementrian dalam negeri (Kemendagri) sebut serapan dana penanganan covid 19 di Sulawesi Tengah rendah.
Rilis Kemendagri beberapa waktu lalu, serapan dana penanganan covid 19 paling rendah adalah Sulawesi Tengah dan Jawa Tengah. Dengan nilai penyerapan tidak sampai satu persen.
Realisasi serapan dana penanganan covid 19 paling lambat adalah Sulawesi Tengah. Yaitu 0,07 persen dari pagu Rp 153,2 miliar. Selanjutnya Jawa Tengah 0,1 persen dari pagu Rp 164,6 miliar dan Banten 2,5 persen dari pagu Rp 88 miliar.
Baca juga: Kesbangpol Sosialisasi Permendagri 78 Tahun 2020
Dari sisi kecepatan realisasi, maka Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di urutan pertama dengan 66,1% dari pagu Rp 67 miliar. Selanjutnya Kalimantan Timur yang menghabiskan 63,2% dari pagu Rp 251,9 miliar dan Jawa Timur 61,2% dari pagu Rp 407,1 miliar.
Total anggaran tersedia secara keseluruhan adalah 19,8 triliun di mana DKI Jakarta memiliki anggaran terbesar yaitu Rp 12,3 triliun.
Baca juga: Ribuan Guru Honorer Parigi Moutong Terancam Tidak Terima
Penyaluran insentif Tenaga kesehatan
Kemendagri juga mencatat ada enam Provinsi yang belum menyalurkan insentif tenaga kesehatan.
“Sampai saat ini, pemda belum melakukan realisasi ada di Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua,” jelas Ardian.
Sementara Pemda Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Papua ini belum menganggarkan.
Baca juga: Ini Daftar Proyek Jalan Di Parimo Bernilai Puluhan Miliar
Dari enam provinsi itu, bahkan tidak sama sekali menganggarkan insentif tenaga kesehatan untuk di daerahnya. Dananya malah masih tersimpan di bank.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, total refocusing untuk insentif tenaga kesehatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebesar Rp 1,93 triliun.
“Semoga sedang merumuskan berapa kebutuhan anggaran nakes di daerahnya dari Januari sampai Desember 2021,” katanya.
Ia melanjutkan, setelah melakukan pemetaan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPKP dan seluruh pemerintah daerah, ada beberapa faktor Pemda tidak menganggarkan atau rendah realisasinya.
Misalnya saja, kata dia, karena belajar dari pengalaman 2020, insentif Nakes disalurkan melalui belanja operasional tambahan atau melalui DAK Non Fisik.
Sehingga, pada tahun anggaran 2021 insentif tenaga kesehatan tidak dianggarkan. (**)
Baca juga: Rp900 Miliar Realisasi Insentif Nakes 2021
