Program JKN – KIS Dinilai Bisa Lindungi Petani di Morowali

<p>Foto: Illustrasi Kartu jaminan kesehatan warga.</p>
Foto: Illustrasi Kartu jaminan kesehatan warga.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Program JKN – KIS dinilai bisa lindungi petani di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

“Bersyukur sekali Pemda menanggung jaminan kesehatan kami warga kurang mampu, apalagi saya hanya bekerja sebagai petani. Saya berharap, ke depannya program ini tetap terus bertahan dan berlanjut,” ungkap petani di Desa Petumbea, Kecamatan Lembo Raya, Morowali, Tarsun, Rabu 21 Juli 2021.

Terlebih lagi, dengan program JKN – KIS, pelayanan kesehatan diberikan cuma-cuma, tanpa pungutan biaya sepeser pun.

Baca juga: SCovid Poso Sulawesi Tengah Meningkat, Manajemen Akan Tutup Layanan

Ia tidak pernah berpikir dirinya membutuhkan proteksi kesehatan. Namun, cara berpikir itu pun berubah, usai menerima layanan dari program JKN – KIS.

Tarsun menjadi peserta program JKN – KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Morowali sejak 2016 silam.

Dia menuturkan, tiba-tiba gigi gerahamnya terasa sangat sakit untuk mengunyah makanan. Dia kemudian memeriksakan diri ke puskesmas. Dan usai menjalani proses perawatan, dirinya mendapat obat dari dokter.

“Awalnya saya menduga, gigi saya hanya akan sakit sementara, namun setelah berhari-hari saya sudah tidak tahan dengan kondisi sakit gigi yang saya alami. Akhirnya saya memberanikan diri untuk memeriksa gigi ke puskesmas,” tuturnya.

Bermodal kartu pasien JKN-KIS, ia mengaku lega sebab pengobatan berjalan dengan lancar. Bahkan, dapat menerima perawatan yang baik dan mudah tanpa perlu mengantre.

Dia pun menyebut tidak melihat perbedaan antara pelayanan terhadap pasien JKN-KIS maupun pasien umum.

Universal health Coverage

Diketahui, Pemerintah Indonesia terus upayakan capai cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC).

Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif berkualitas dan efektif.

Dalam Sidang WHO Executive Board ke 144 tahun 2019, telah disepakati WHO 13th General Program of Work untuk dicapai pada tahun 2023 oleh semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia.

Target-target itu mencakup, satu miliar orang mendapatkan manfaat UHC, satu miliar orang lebih terlindungi dari kedaruratan kesehatan, dan satu miliar orang menikmati hidup lebih baik dan sehat. (***)

Baca juga: JKN di Sulawesi Tengah, Ini Aturan Barunya

...

Artikel Terkait

wave

Polisi Sita Miras Ratusan Liter Cap Tikus di Banggai

Aparat kepolisian berhasil sita Miras ratusan liter cap tikus di Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sulteng, dalam 50 kantong satu liter.

Klaim Diskon Listrik Tidak Lagi Lewat stimulus.pln.co.id

Klaim diskon listrik 50 persen berbeda dengan yang sebelumnya. Tidak lagi melalui laman stimulus.pln.co.id, www pln.co.id atau PLN Mobile.

Diskon Listrik 50 Persen Diperpanjang hingga Desember 2021

Diskon listrik 50 persen dari PLN bagi pelanggan dengan daya 450 VA dan token 900 VA subsidi diperpanjang hingga bulan Desember 2021.

Cek Penerima BST Plus Beras 10Kg di Link cekbansos.kemensos.go.id

Berikut ini cara cek penerima BST atau bantuan sosial tunai plus 10 Kg beras, melalui cekbansos.kemensos.go.id, Rp300 ribu dicairkan Juli

Daftar CPNS dan PPPK 2021 Diperpanjang hingga 26 Juli

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 diperpanjang Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga 26 Juli 2021.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;