BUMN Sektor Peternakan Diminta Jaga Stabilitas Harga Perunggasan

<p>Foto: Peternak Rakyat.</p>
Foto: Peternak Rakyat.

Berita nasional, gemasulawesi- BUMN sektor peternakan diminta melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga perunggasan. Mulai dari DOC atau bibit ayam broiler hingga ayam hidup di tingkat peternak rakyat.

Intervensi BUMN sektor peternakan diperlukan karena naiknya harga pakan ternak komoditas jagung. Yang tidak berbarengan dengan harga jual live bird atau ayam hidup siap potong.

“Ini harus segera ditangani,” tegas Direktur jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dalam sesi webinar Pataka, Kamis 22 Juli 2021.

Baca juga: Usai 11 Kali Beraksi, Pencuri Ternak di Sigi Tertangkap Polisi

Harga DOC final stock ayam broiler di minggu ketiga bulan Juli 2021 turun 20 persen dibandingkan bulan lalu atau berkisar Rp 5.225 per kilogram.

Harga pakan ayam

Sementara harga pakan ayam broiler minggu ketiga bulan ini naik berkisar di Rp 8.025 per kilogram.

Baca juga: Satu ASN Meninggal Terpapar Covid 19 di Poso

Harga ini berada 10,7 persen di atas harga pakan penyusun struktur harga acuan. Sehingga, diperlukan berbagai upaya agar peternak ini bisa tetap melanjutkan usahanya dan inilah skema pengadaan khusus untuk peternak rakyat.

Pihaknya menilai, kenaikan harga pakan ini disebabkan meningkatnya bahan baku pakan ternak baik lokal maupun impor.  Seperti harga jagung sebagai komponen utama pakan ternak, naik dari awal tahun 2021.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, harga pakan jagung pada Juni 2021 sebesar Rp 5.700 per kilogram.

Baca juga: Satu Pasien Covid 19 di Kasimbar Parimo Meninggal

“Harga ini telah naik 43,9 persen dibandingkan Juni 2020 lalu,” ungkapnya.

Dia berharap dengan adanya penugasan BUMN sektor peternakan seperti PT Berdikari (Persero), para peternak rakyat bisa membeli DOC dengan harga yang tetap tanpa ada fluktuasi untuk bisa menekan HPP ayam broiler.

“Selama ini para peternak rakyat membeli DOC kepada industri perunggasan besar dengan harga yang sudah ditentukan perusahaan itu. Dengan adanya penugasan klaster pangan diharapkan peternak bisa membeli dengan harga yang jauh lebih murah,” tutupnya. (***)

Baca juga: Pengenaan PPN Pakan Ternak Bisa Pengaruhi Harga dan Daya Beli

...

Artikel Terkait

wave

Rendah, Serapan Dana Penanganan Covid 19 di Sulawesi Tengah

Kementrian dalam negeri (Kemendagri) sebut serapan dana penanganan covid 19 di Sulawesi Tengah rendah, tidak sampai satu persen.

Pemprov Sulteng Tunggu Edaran Perpanjangan PPKM

Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng tunggu edaran perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat, kabarnya hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Program JKN &#8211; KIS Dinilai Bisa Lindungi Petani di Morowali

Program JKN - KIS dinilai bisa lindungi petani di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pelayanan kesehatan diberikan cuma-cuma.

Polisi Sita Miras Ratusan Liter Cap Tikus di Banggai

Aparat kepolisian berhasil sita Miras ratusan liter cap tikus di Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sulteng, dalam 50 kantong satu liter.

Klaim Diskon Listrik Tidak Lagi Lewat stimulus.pln.co.id

Klaim diskon listrik 50 persen berbeda dengan yang sebelumnya. Tidak lagi melalui laman stimulus.pln.co.id, www pln.co.id atau PLN Mobile.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;